Jumat, 23 Jun 2017
Bisnis

Penyelesaian Restitusi PPN Batubara Ada Di Tangan Sri Mulyani

Kamis, 24 Nov 2016 20:17 | editor : Thomas Kukuh

Menkeu Sri Mulyani

Menkeu Sri Mulyani (JAWA POS)

JawaPos.com - Polemik restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pengusaha batubara pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III tidak kunjung selesai. Asosiasi Pertambangan Batubara (APBI) masih mencatat adanya inkonsistensi perlakuan terhadap para pengusaha.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara (APBI) Supriatna Suhala menjelaskan, sampai sekarang perluakuan tidak adil terhadap pemegang lisensi PKP2B Generasi III masih terasa. Sebab, tidak semua perusahaan mendapatkan restitusi secara merata. Perlakuan berbeda juga dirasakan oleh perusahaan yang berada satu induk.

’’Di kantor pajak satu ada yang bisa restitusi, tapi di kantor pajak lain tidak bisa,’’ terangnya, Rabu (23/11). Perbedaan cara pandang kantor pajak itu, dikarenakan perbedaan penafsiran pada UU Pajak 19/2000 yang menyebut batubara bukan barang kena pajak (BKP).

Atas dasar itu, pemegang PKP2B dianggap tidak berhak mengklaim restitusi PPN ke pemerintah. Padahal, PKP2B Generasi III merupakan kontrak kerja antara pemerintah pusat dengan kontraktor yang ditandatangani pada 1996-1997. PKP2B bersifat lex specialis yang berarti perubahan peraturan setelah tandatangan kontrak tidak berlaku.

Berlarutnya masalah pajak itu membuat APBI kembali menegaskan tuntutannya kepada pemerintah. Apalagi, pemerintah sedang giat mengundang investor asing masuk ke Indonesia, tetapi investor yang ada belum mendapat perlakuan adil. ’’Kebanyakan, yang bermasalah perusahaan dengan modal asing,’’ ungkapnya.

Dia lantas menyinggung laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2015. Ada temuan atas pengenaan PPN atas PKP2B Generasi III secara tidak konsisten. Berdasarkan SPT, diketahui bahwa ada 53 wajib pajak PKP2B Generasi III, dan terhadap 19 wajib pajak yang menganggap batubara adalah BKP.

Lantas, sebanyak tujuh wajib pajak yang menganggap batubara adalah non-BKP sehingga atas penyerahannya tidak terutang PPN. Sedangkan sisanya, ada 27 wajib pajak yang tidak diketahui pendapatnya. Menurutnya, itu sudah cukup bagi Kementerian Keuangan untuk mengeluarkan Surat Edaran demi memperjelas status batubara PKP2B Generasi III.

’’Menteri Keuangan bisa mengeluarkan Surat Edaran untuk dijadikan acuan oleh kantor pajak,’’ terangnya.

Dosen FE-UI yang juga mantan Managing Director Partner Deloitte yakni Firdaus Asikin menambahkan, solusi paling tepat untuk memecahkan masalah sengkarut restitusi PPN PKP2B Generasi III ada di tangan Menteri Keuangan. Menteri Sri Mulyani perlu mengeluarkan keputusan boleh atau tidak restitusi. ’’Terserah apa keputusannya. Yang penting tegas, dan berlaku sama untuk semua investor PKP2B Generasi III,’’ jelasnya. (dim)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia