Jawa Pos Logo

Misbakhun: Indonesia Perlu Memberikan Otonomi Pada Otoritas Pajak

JawaPos.com - Pada 2015 lalu, tax ratio Indonesia hanya sebesar 10,47 persen. Jumlah tersebut tergolong rendah karena di bawah rata-rata tax ratio lower middle income coutries yang mencapai 17,7 persen. Padahal, pajak merupakan salah satu instrumen penting penerimaan negara. 

Sayangnya, menurut anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, masih banyak masalah yang mengadang untuk memaksimalkan pendapatan dari pajak.

Mulai kesadaran wajib pajak yang rendah hingga di tingkat Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Padahal, kemandirian DJP sebagai institusi yang mandiri merupakan bagian dari revolusi mental.

Hal itu sesuai dengan cita-cita Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawacita, Trisakti, maupun rencana pembangunan jangka menengah (RJPM). “Rendahnya tax ratio menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, serta kemampuan pemerintah untuk menggali sumber penerimaan pajak dari sektor-sektor ekonomi belum optimal,” kata anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Senin (21/11).

Politikus Golkar itu menambahkan, perbandingan antara besar pajak yang dipungut dengan potensi pajak (tax coverage ratio) hanya mencapai 55 persen.

Jumlah tersebut jauh dari angka maksimal yang mencapai 70 persen. Menurut pria bekacamata itu, hal tersebut berdampak terhadap kebijakan fiskal. Terutama pembiayaan program strategis seperti jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Banyak hal yang membuat penerimaan pajak belum maksimal.


BERITA LAINNYA