Logo JawaPos
Author avatar - Image
Sabtu, 19 November 2016 | 20.08 WIB

Surati Presiden Minta 6 Petani Majalengka Dibebaskan

Salah satu warga diamankan polisi saat melawan petugas pengukuran lahan untuk BIJB di Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. - Image

Salah satu warga diamankan polisi saat melawan petugas pengukuran lahan untuk BIJB di Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka.

JawaPos.com - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) prihatin adanya bentrok antara warga dengan petugas saat pengukuran lahan untuk Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Direktur Walhi Jabar, Dadan Ramdan mengatakan penangkapan terhadap 6 warga yang mempertahankan tanahnya merupakan sebuah preseden buruk bagi proses penegakan hukum di Indonesia.



Dikatakan, Walhi dan sejumlah organisasi lain sedang mengupayakan keenam warga tersebut bisa bebas secepatnya. “Kita ada tim yang mendampingi warga yang tengah diperiksa di Polda Jabar. Bahkan bukan hanya Walhi, tapi juga ada dari LBH, dari organisasi lain juga ada,” tutur Dadan Ramdan saat dihubungi Radar Cirebon (Jawa Pos Group), kemarin.



Pihaknya juga akan melaporkan insiden tersebut kepada presiden dan meminta kapolri turun mengevaluasi kinerja anggotanya di lapangan. “Presiden, kita kirim surat. Hal seperti ini tentunya tidak boleh didiamkan, terlebih tindakan represif petugas dalam momentum tersebut,” tandasnya.



Kecaman juga dating dari Anggota DPR RI Fraksi PKB KH Maman Imanulhaq. Maman mengatakan peristiwa di Sukamulya sudah dilaporkan ke dewan pertimbangan presiden (wantimpres).



“Persoalan ini terjadi lantaran kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh pihak aparat keamanan dalam melakukan dialogis dan musyawarah. Jadi penekanannya di sisi kurangnya dialogis. Selain itu banyak regulasi yang dilanggar, di antaranya tidak melibatkanya para pemilik lahan dalam pembangunan,” ujar Kang Maman- sapaan akrab Maman Imanulhaq-.



Kang Maman juga berencana menyuarakan masalah ini pada sidang paripurna DPR yang akan digelar pekan depan. Tujuannya agar bisa jadi perhatian serius pemerintah, bahwa pembangunan BIJB harus melibatkan masyarakat luas. Oleh sebab itu, dia meminta seluruh anggota Fraksi PKB di DPRD Kabupaten Majalengka untuk melakukan pendampingan, terutama kepada perempuan dan anak-anak sehingga mereka akan terhindar dari risiko menjadi korban psikis, apalagi menjadi korban secara fisik.



Maman juga mengimbau kepada warga untuk tidak apatis terhadap media. “Jangan menyamaratakan para awak media dengan persepsi yang buruk akibat ulah segelintir oknum. Karena justru dengan didampingi penyampaian aspirasinya oleh media massa maka akan lebih cepat terdengar. Buktinya, dengan adanya persitiwa kemarin, infornya cepat sampai di jajaran pusat,” katanya.



PKB juga mendesak kepolisin bertindak professional dan tidak represif, serta mengedepankan pendekatan persuasif tanpa kekerasan. “Juga kita minta menarik mundur pasukan. Meminta kepada Kapolda Jabar untuk segera melepaskan atau membebaskan warga Sukamulya yang ditahan,” tegas Kang Maman. (dri/azs/ara/gus/yuz/JPG)

Editor: Yusuf Asyari
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore