Jawa Pos Logo

 Misbakhun: Harus Ada UU Khusus Konsultan Pajak

JawaPos.com – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasona Laoly mengatakan bahwa pemerintah memberikan prioritas legislasi untuk membahas beberapa rancangan undang-undang. Di antaranya, RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, serta Bea Materai.

Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan Yasona dan DPD RI yang membahas penyusunan Program Legislasi Nasional 2017 di ruang Baleg DPR RI, Kamis (17/11). 

Sementara itu, anggota Baleg DPR Mukhamad Misbakhun memberikan penguatan kepada keinginan pemerintah melakukan reformasi sistem perpajakan secara menyeluruh dan komprehensif. Kata Misbakhun, perlu upaya menjaga keseimbangan kepentingan antara pembayar pajak dan kewenangan pemerintah di bidang perpajangan.

Untuk itu, perlu dirancang sebuah undang-undang tentang konsultan pajak. Selama ini, konsultan pajak memang tak diikat regulasi pada tingkatan undang-undang. "Saya sebagai anggota DPR akan mengusulkan RUU Konsultan Pajak masuk pada RUU Prolegnas 2017 yang segera dibentuk panitia kerja-nya," kata Misbakhun.

Misbakhun menambahkan, RUU Konsultan Pajak penting untuk melengkapi sistem reformasi perpajakan yang disiapkan pemerintah.

Dengan begitu, nantinya wajib pajak akan bisa mendapatkan kesetaraan. Kesetaraan itu berkaitan dengan memperoleh pelayanan melalui konsultan yang mewakili pembayar pajak.


BERITA LAINNYA