Logo JawaPos
Author avatar - Image
Jumat, 18 November 2016 | 12.58 WIB

TKI Bogor Mayoritas di Malaysia

Ilustrasi - Image

Ilustrasi

JawaPos.com – Kasi Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Ketenaga Kerjaan, Sosial, dan Transmigrasi (Disnakersostrans) Kota Bogor, Wartini menyatakan, Kota Bogor termasuk yang sedikit mengirimkan tenaga Indonesia (TKI) kerja ke negara asing. Padahal, Jawa Barat termasuk provinsi yang paling banyak menyumbang TKI.



“Kebanyakan yang berangkat perempuan dan motivasi mereka, rata-rata menjadi pembantu rumah tangga (PRT). Ya untuk menambah penghasilan di negara orang,” jelasnya pada Radar Bogor.



Dia mengatakan, pihaknya cukup kesulitan dalam mendeteksi antara TKI yang formal dan informal. “Ada kebijakan dari Imigrasi, bahwa setiap yang mau mengajukan paspor ke luar negeri harus ada rekomendasi dari dinas setempat, sejak itu baru bisa terdata dengan rapi. Pun dengan mereka yang bekerja secara mandiri,” paparnya.



Sebelum adanya kebijakan tersebut, kata dia, terkadang TKI yang berangkat tak terpantau. Namun, positifnya kebijakan tersebut bisa untuk keamanan.



Menurunya, jika dibandingkan maka pekerja informal lebih banyak. Hal tersebut, terjadi saat dilihat dari status pendidikan terakhirnya, dari segi gaji apakah sudah ada standar di Indonesia.



“Tapi, jika mereka diluar negeri ada perjanjian kerja disana, mereka butuh kepastian. Sebenarnya, mereka juga ragu-ragu untuk meninggalkan keluarga, inilah gambaran yang didapat untuk yang berpendidikan rendah,” bebernya.



Ia menambahkan, Permenakertrans Nomor 2 tahun 2015 tentang perlindungan pekerja rumah tangga juga belum sempurna. Hal itu, yang menjadi protes keras beberapa pihak soal ketenagakerjaan. ”Yang namanya peraturan baru harus diuji dan kaji,” sambungnya.



Namun, stigma TKI yang sudah diartikan sebagai PRT menyebabkan tak sedikitnya mereka yang bekerja diluar negeri tidak mau disebut TKI.



Wartini menjelaskan lagi, Malaysia menjadi negara yang paling banyak dikunjungi oleh TKI dari Kota Bogor. “Kenapa Malaysia, karena ada moratorium untuk informal disana, sementara Arab Saudi hanya pra-moratorium,” tutupnya. (dka/yuz/JPG)

Editor: Yusuf Asyari
Tags
Artikel Terkait
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore