Jawa Pos Logo

Misbakhun: Siapapun Menteri di Kabinet Harus Jalankan Nawacita Jokowi

JawaPos.com - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun kembali menyoroti cita-cita Presiden Joko Widodo untuk membentuk Badan Penerimaan Negara. Dia meminta agar para menteri anggota Kabinet Kerja memiliki cita-cita yang sama dengan Presiden Jokowi, terutama dalam pembentukan Badan Penerimaan Negara.

"Siapapun menteri di dalam kabinet kerja tidak boleh memiliki visi misi sendiri. Eksekutif harus menjalankan visi Nawacita, visi Trisakti, dan RJPM untuk diwujudkan di tahun 2017," kata Misbakhun dalam seminar nasional 'Reformasi Tata Kelola Pajak di Indonesia Pasca Tax Amnesty' di Universitas Brawijaya Malang, Senin (14/11).

Kata Misbakhun, saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki tugas besar. Tapi kelembagaannya hanya diatur berdasar Peraturan Menteri Keuangan sebagai turunan Peraturan Presiden tentang Struktur Organisasi Kementerian. Nah, setiap ganti kabinet maka berganti pula Perpres-nya.

Selama ini, lanjut Misbakhun, UUD menyebutkan bahwa perpajakan diatur lebih lanjut dalam UU, saat ini UU tentang substansi materi pajak yang sudah diatur seperti UU Ketentuan Umum Pajak, UU Pajak Penghasilan (PPH), dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"DJP belum memperoleh kewenangan dalam mengatur SDM, organisasi dan anggaran sendiri. DJP sebagai otoritas pajak masih dikelompokkan sebagai  single directorate in ministry of finance (Kemenenterian Keuangan)," katanya.

Misbakhun mencontohkan negara-negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Philipina, dan Malaysia mendelegasikan kewenangan SDM, anggaran dan organisasi ke unit otoritas pajaknya (Semi Autonomous Revenue Authority /SARA). 


BERITA LAINNYA