Jawa Pos Logo

Desak ESDM Selesaikan Masalah Restitusi Pajak

JAKARTA – Persoalan restitusi pajak bagi pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) belum ada ujungnya. Oleh sebab itu, ‎Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) meminta kepada Kementerian ESDM untuk segera menyelesaikannya. Setidaknya, tidak lebih dari awal 2017.

Direktur Eksekutif APBI Supriatna Suhala, Selasa (8/11) mengatakan, masalah restitusi pajak harus diselesaikan karena amandemen kontrak tak berlaku surut. Seperti diketahui, saat ini Ditjen Minerba Kementerian ESDM sedang melakukan negosiasi amandemen perjanjian. Kalau disepakati, kewajiban pajak akan mengikuti ketentuan yang berlaku atau prevailing.

’’Prevailing itu berlaku ke depan, bukan berlaku surut,’’ katanya. Oleh sebab itu, sebelum negosiasi mencapai kata sepakat, urusan restitusi pajak harus diselesaikan. Sebab, urusan restitusi pajak yang masih belum beres, terutama untuk PKP2B generasi tiga itu masih menjadi hak perusahaan.

Lebih lanjut dia menjelaskan, urusan restitusi pajak yang berlarut membuat tidak adanya kepastian bagi pelaku usaha. Apalagi, hingga kini pemegang PKP2B generasi tiga tidak mendapat perlakuan yang sama soal pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPn). Alasannya, harus melalui mekanisme pengadilan pajak. 

’’Ini bukan masalah uang. Tapi, pelaku melihat tidak adanya perlakuan yang sama,’’ tegas Supriana. Penyelesaian yang harus lewat pengadilan pajak itu disebutnya melelahkan. Dia sampai tidak ingat berapa pastinya jumlah restitusi yang harus diselesaikan. Itulah kenapa, dia berharap Kementerian ESDM bisa menyelesaikan segera.

Dia menginginkan adanya perlakuan yang sama karena perusahaan memiliki kesamaan kontrak, sampai payung hukum yang sama. Katanya, PKP2B generasi tiga harus diperlakukan khusus ataus lex specialist. Hukum yang digunaka harusnya saat perjanjian diteken pada 1997-2000. ’’Tidak mengikuti hukum baru setelahnya,’’ akunya.


BERITA LAINNYA