Selasa, 24 Jan 2017
Bisnis

Pemerintah Harus Manfaatkan Momentum Kesuksesan Tax Amnesty

Jumat, 28 Oct 2016 07:00

JawaPos.Com - Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun mengharapkan pemerintah bisa memanfaatkan momentum keberhasilan program pengampunan pajak atau tax amnesty untuk tujuan yang lebih besar. Yakni menjadikan administrasi pajak sebagai garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian bangsa.

Berbicara pada diskusi bertema 'Evaluasi Kebijakan Amnesti Pajak' di Jakarta, Kamis (27/10), Misbakhun mengatakan, merujuk hasil Survei Mujani Research and Consulting (SMRC) ternyata 70 persen responden tidak pernah mendengar tax amnesty. Padahal, kebijakan tax amnesty tahap pertama yang mulanya disambut pesimisme ternyata justru sukses meraup dana Rp 97,2 triliun.

Karenanya, pemerintah semestinya memanfaatkan keberhasilan tax amnesty sebagai momentum untuk memperkuat basis data tentang wajib pajak. "Basis data wajib pajak yang diperoleh dari program amnesti pajak ini menjadi modal penting untuk meningkatkan dan kemudian menjaga stabilitas penerimaan pajak pada tahun-tahun mendatang," katanya.

Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun. Foto: dokumen JPNN.Com

Yang tak kalah penting, sambung politikus Golkar itu, kesuksesan tax amnesty tahap pertama juga menjadi bukti kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Joko Wiwowo-Jusuf Kalla semakin kuat. Artinya, kata mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu, publik semakin yakin terhadap pemerintah dalam mengelola pajak.

Dalam tax amnesty tahap pertama, sambungnya, muncul potensi-potensi pajak yang didominasi kalangan wajib pajak pribadi yang bukan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). “Ini menunjukkan bahwa program tax amnesty tepat sasaran,” tegasnya.

Karenanya politikus yang juga menjadi inisiator tax amnesty itu terus mendorong pemerintah agar bisa memanfaatkan momentum keberhasilan amnesty pajak dengan menjaga kredibilitas sekaligus meningkatkan kapasitas pajak sebagai ujung tombak penerimaan negara.

Bahkan, katanya, bisa saja ada Direktorat Jenderal Pajak menjadi institusi tersendiri yang langsung di bawah presiden. “Dengan tingkat otonomi lebih tinggi dan tanggung jawab lebih besar," katanya seraya menambahkan, administrasi pajak akan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian bangsa.(ara/jpnn/jpg)

 

 TOP
©2016 PT Jawa Pos Group Multimedia