Selasa, 24 Jan 2017
Bisnis

HCML Bekerja Sesuai Aturan Pemerintah

Kamis, 20 Oct 2016 20:44

esepuh pesantren Sidogiri Pasuruan KH Abdullah Siradj bersama Kapolsek Kraton AKP Masroni Wahyudin Sunarya saat melakukan penebangan mangrove pada 12 Mei lalu.

esepuh pesantren Sidogiri Pasuruan KH Abdullah Siradj bersama Kapolsek Kraton AKP Masroni Wahyudin Sunarya saat melakukan penebangan mangrove pada 12 Mei lalu. (Dok JawaPos.com)

JawaPos.com - Husky - CNOOC Madura Limited (HCML) menegaskan selalu melakukan kegiatan operasi sesuai aturan yang berlaku. Termasuk, pengembangan Lapangan BD dan fasilitas pendukung yang ada di Desa Semare, Kecamatan Rejoso, Pasuruan, Jawa Timur

Penegasan itu disampaikan HCML menanggapi tudingan demonstrasi yang mengatasnamakan diri Forum Rembuk Masyarakat Wilayah Timur (FORMAT) bahwa HCML bekerja tanpa izin.

“Sebagai KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) yang menjalankan tugas negara, HCML berada dalam pengawasan dan pengendalian Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Karena itu, HCML pastilah menjalankan kegiatan operasi sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Jadi tidak benar kalau kami melakukan kegiatan tanpa izin,” kata Head of Relations HCML Hamim Tohari saat ditemui wartawan di kantornya, Kamis (20/10).

Dia menambahkan, sebagai KKKS yang bergerak dalam industri hulu migas, tugas utama HCML adalah menemukan cadangan baru dan meningkatkan produksi migas nasional. Karena itu, tanggung jawab HCML sampai dengan titik serah penyaluran gas yang ada di Desa Semare, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan.

Dia memaparkan, penyaluran gas dari titik serah pada pihak konsumen tidak lagi masuk pada ranah industri hulu, termasuk didalamnya HCML. Kegiatan pembangunan instalasi dari titik serah di Semare sudah masuk pada ranah industri hilir.

“Dalam tata niaga industri migas di Indonesia, antara industri hulu dan hilir dipisahkan secara tegas. Karena itu, kurang tepat kalau HCML dikaitkan dengan teknis pembangunan pipa transmisi gas itu,” katanya.

Sementara itu, tudingan telah melakukan perusakan lingkungan karena melakukan pemotongan mangrove, Hamim Tohari mengatakan, pemotongan mangrove yang dilakukan pada garis pantai Desa Semare, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan yang dilakukan pada bulan Mei 2016 lalu sudah sesuai izin yang diberikan pemerintah.

“Kegiatan penebangan dan rencana penanaman kembali mangrove, selain sudah sesuai izin juga berdasarkan arahan dari BLH Kabupaten Pasuruan. Sesuai ketentuan untuk satu batang pohon mangrove, akan diganti dengan 10 batang pohon mangrove baru,” katanya.

Dia mengatakan, kegiatan penanaman mangrove akan dilakukan berkerjasama dengan Kelomopok Petani Mangrove Samudera Semare. Rabu (19/10) HCML sudah menandatangani MoU dengan Kelompok Petani Mangrove Samudera Semare.

“Total 6.600 pohon mangrove yang akan ditanam. Kegaiatan penanaman akan dilakukan pada bulan Oktober ini. Tinggal menunggu datangnya bibit mangrove,” tutur Hamim.(ido/JPG)

 TOP
©2016 PT Jawa Pos Group Multimedia