Selasa, 28 Mar 2017
JPG Today

Khawatir Perang Suku, Pemkab Mimika Didesak Sikapi Tapal Batas Wilayah

Kamis, 20 Oct 2016 03:02

Peta Kabupaten Mimika

Peta Kabupaten Mimika (Radar Timika/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika diminta segera menyikapi masalah batas wilayah Mimika dan wilayah adat Suku Kamoro di Kampung Kapiraya, Distrik Mimika Barat Tengah, yang diklaim sekelompok masyarakat dari Kabupaten Dogiyai.

Pasalnya, masyarakat Suku Kamoro Mimika di Kapiraya dan sekelompok masyarakat Dogiyai nyaris bentrok pekan lalu. Penyebabnya sengketa batas wilayah di lahan bekas perusahaan kayu bulat di Kilometer 9, Kampung Kapiraya.

Salah satu tokoh masyarakat Kapiraya, Yohanis Kasimwerfete, mengatakan ada sekitar 50an kepala keluarga masyarakat asal Kabupaten Dogiyai yang mengklaim wilayah Mimika di Kapiraya. Wilayah penyebaran masyarakat Dogiyai telah berkembang hingga ke Kilometer 12.

“Minggu kemarin, itu mereka (masyarakat Dogiyai) ancam untuk perang suku. Masyarakat Kapiraya tidak terima itu. Sebenarnya sengketa ini sudah terjadi beberapa tahun lalu,” kata Yohanis kepada Radar Timika (Jawa Pos Group).

Masyarakat Kapiraya termasuk dirinya sangat tidak setuju atas pencaplokan wilayah administrasi Kabupaten Mimika oleh kabupaten tetangga. Bahkan telah dilakukan pembangunan Balai Kampung dan Pustu atas nama Kabupaten Dogiyai.

“Untuk itu, kami minta Pemda Mimika secepatnya sikapi persoalan ini. Jika tidak, saya khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya. 

Dirinya mengaku telah menemui sekertaris Lemasko untuk segera membentuk tim lalu berkoordinasi dengan Pemda Mimika, DPRD Mimika, dengan Pemda Dogiyai, agar masalah ini segera dibicarakan lintas kabupaten.

“Harus diselesaikan secepatnya. Karena cepat atau lambat, pasti akan terjadi konflik di sana antara masyarakat Suku Kamoro di Kapiraya dengan kelompok masyarakat dari Dogiyai,” jelasnya.

Menurutnya, masyarakat Kapiraya sebetulnya tidak bermasalah jika sekelompok warga Dogiyai itu hanya tinggal sebagai masyarakat Mimika, dengan tidak mengklaim wilayah itu sebagai bagian dari Kabupaten Dogiyai.

“Tidak harus memiliki atau mencaplok wilayah itu sebagai milik mereka dan bagian dari Dogiyai. Masyarakat minta agar mereka hanya tinggal sebatas di lahan yang diberikan. Tidak boleh tambah-tambah lagi,” tuntasnya. (mix/fab/JPG)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia