Minggu, 25 Jun 2017
JPG Today

Desak PLTU Jeranjang Beroperasi, DPRD NTB Datangi Kementerian BUMN

Rabu, 19 Oct 2016 20:46 | editor : Fadhil Al Birra

PLTU Jeranjang unit II yang belum beroperasi hingga saat ini.

PLTU Jeranjang unit II yang belum beroperasi hingga saat ini. (Sirtu/Lombok Post/JawaPos.com)

JawaPos.com - DPRD Nusa Tenggata Barat (NTB) geram lantaran nasib Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) unit II Jeranjang belum jelas. Rencananya, dalam waktu dekat mereka akan mendatangi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kementerian terkait lainya. Ini untuk membahas masalah pembangkit listrik yang berlokasi di Kabupaten Lombok Barat, NTB tersebut.

”Secara kolektif kami akan mendatangi Kementerian BUMN untuk kedua kalinya, biar mereka yang memanggil PLN untuk menyelesaikan persoalan ini,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB H Suharto dikutip dari Lombok Post (Jawa Pos Group), Rabu (19/10).

Akibatnya, dari tiga mesin PLTU, hanya mesin unit II yang mangkrak. Sementara unit I dan III sudah bisa beroperasi. PT Barata selaku vendor pun sudah menyerah karena tidak kuat lagi menanggung beban biaya yang membengkak. 

Suharto mengatakan, mesin yang dibangun dengan uang negara tidak boleh disia-siakan, dibangun lalu mangkrak. PT Barata selaku anak perusahaan PLN harus bertanggung jawab terhadap proyek tersebut. Dia tidak terima vendor yang beralasan berhenti karena merugi.

”Apapun alasan, hanu ya hanu sudah nggak zaman lagi,” kata politikus Hanura ini. 

Orientasi ke depan bukan mencari alasan, tetapi yang harus dibangun adalah bagaimana membuat proyek tersebut dipakai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk itu maka negara harus memberikan dukungan kepada PLN agar bisa melanjutkan pembangunan unit II yang mangkrak.

Sebab pembangunan yang dilakukan sejak tahun 2010 sudah menelan ratusan miliar uang negara. ”Jadi tidak boleh terjadi (mangkrak) di muka bumi ini, apalagi di NTB yang notabene sangat membutuhkan listrik,” ujarnya.

Dalam rangka itu, pihaknya akan mendorong Kementerian BUMN agar memberikan kepastian tentang nasib tindaklanjutnya. Sebab untuk keberlangsungan unit II menurutnya sangat membutuhkan dukungan politik. Dewan akan mendorong agar negara mau membiayai kelanjutan pembangunan PLTU tersebut.

”Kita dorong agar bagaimanapun caranya proyek ini bisa dimanfaatkan,” tegasnya.

Diketahui sebelumnya, PT PLN sudah lepas tangan dalam proyek tersebut. Mereka tidak bisa mengoperasikan karena belum ada kepastian dari pemerintah pusat. (ili/r7/fab/JPG)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia