Jawa Pos Logo

Cairkan Ganti Rugi Lapindo Rp 54 Miliar

JawaPos.com- Komisi XI DPR dan pemerintah sepakat mencairkan anggaran ganti rugi untuk korban lumpur Lapindo senilai Rp 54,3 miliar. Anggaran itu merupakan dana tambahan setelah tahun lalu pemerintah mengucurkan ganti rugi tanah dan bangunan milik warga senilai Rp 781,6 miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, dana ganti rugi Rp 54,3 miliar itu merupakan kekurangan karena tahun lalu banyak warga yang terlambat mengumpulkan berkas dan sertifikat sebagai syarat pencairan.

’’(Sertifikat) itu menjadi collateral (jaminan) pemerintah berhak mengambil alih berkas tanah jika PT Minarak Lapindo Jaya default (gagal mengganti) dana talangan pemerintah,’’ kata Ani -sapaan Sri Mulyani.

Dalam rapat, DPR sempat mendesak pemerintah agar membayar ganti rugi Rp 701,6 miliar untuk 30 pengusaha yang terdampak semburan lumpur. Namun, pemerintah menyatakan belum ada alokasi ganti rugi untuk pengusaha UKM korban lumpur di RAPBN 2017.

Sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi, tutur Ani, pemerintah bisa memberikan ganti rugi pada warga dan pengusaha di area terdampak lumpur. Namun, prosesnya harus dibahas dalam RAPBN 2017. ’’Tentu dari sisi perbendaharaan negara kami siap melakukan yang terbaik dan tetap harus melalui proses hukum dan politik sebagaimana mestinya,’’ jelas Ani.

Selain anggaran ganti rugi, pemerintah dan DPR kemarin menyepakati pembiayaan empat BUMN di bawah Kementerian Keuangan, lima badan layanan umum (BLU), dan dua pembiayaan lainnya senilai Rp 45,5 triliun.


BERITA LAINNYA