Senin, 24 Apr 2017
JPG Today

Puluhan Hektare Lahan Jadi Tempat Galian Ilegal

Rabu, 19 Oct 2016 16:30

SIDAK: Anggota Komisi C DPRD Jombang menemukan puluhan hektar lahan yang jadi tempat galian ilegal.

SIDAK: Anggota Komisi C DPRD Jombang menemukan puluhan hektar lahan yang jadi tempat galian ilegal. (Anggi Fridianto/Radar Mojokerto/JPG)

JawaPos.com- Pemkab Jombang terus kecolongan lahan yang digali besar-besaran. Hal itu terungkap setelah Komisi C DPRD Jombang menemukan puluhan hektare lahan yang digali secara diam-diam di Dusun Kedungtimono, Desa/Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang.

Temuan itu didapatkan saat anggota dewan sidak. Mereka tiba dilokasi pada pukul 12.00. Anggota DPRD sempat kucing-kucingan dengan sejumlah penambang galian. Pasalnya, saat rombongan mobil pelat merah tiba, tampak beberapa pekerja terbirit-birit melarikan diri.

Beberapa pekerja mengendap-endap ke semak-semak dan menghilang. Beberapa lagi bahkan langsung tancap gas dengan sepeda motor protolan. ’’Lihat-lihat tuh mereka langsung kabur,’’ kata Ketua Komisi C DPRD Jombang Mas’ud Zuremi.

Saking bingungnya, beberapa peralatan seperti cangkul, sekop, dan beberapa bekal makan tertinggal. Bahkan, mesin diesel yang mereka gunakan masih menyala. Anggota DPRD dibuat tercengang ketika melihat lokasi galian. Sebab, sepanjang mata memandang, yang ada hanya lubang-lubang besar dengan kedalaman sekitar 5 meter. ’’Lahan itu luasnya belasan hektare. Kalau dilihat dari kondisi galian, mungkin berjalan sejak tahun lalu,’’ kata Mas’ud.

Diaa menyayangkan sikap Pemkab Jombang dan penegak hukum yang selama ini dianggap lepas tangan soal galian. ”Saya prihatin masih banyak galian ilegal, karena meskipun galian dinaungi provinsi bukan menjadi alasan untuk tidak peduli, karena dampaknya lagsung kita rasakan,’’ tandasnya.

Menurutnya, dengan temuan tersebut, ia berharap satpol PP dan kepolisian tidak berdiam diri. ”Ini ironis sekali, sungguh ironis. Karena galian liar di sini (Megaluh, Red) masih beroperasi secara terang-terangan. Kami minta kepolisian segera turun,’’ ungkap Mas’ud.

Kabar yang berhembus, pengusaha menyewa tanah dari PU Pengairan Jatim untuk lahan produktif, namun karena minim pengawasan beberapa tanah dikeruk hingga melebar menjadi tiga titik. ”Penggalian ini menggunakan manual, sehingga tidak ada yang tahu dan berjalan cukup lama. Namun informasinya, awalnya tanah ini milik dinas pengairan yang dijadikan lahan produktif berupa persawahan,’’ tandansya.

Lebih dari itu ia menyampaikan, tingkat kerusakan hampir sama dengan menggunakan alat berat. ”Tetapi tingkat kerusakannya sama dengan menggunakan alat berat,’’ imbuh politisi senior PKB itu.

Tak hanya itu, anggota DPRD beserta BLH Jombang dan perangkat desa setempat, menyita alat yang digunakan penambang saat ditinggal di lokasi. ”Ini buat bukti, untuk pejabat dan kepolisian,’’ celetuk Hanafi wakil komisi C.

Dari informasi yang terhimpun, Mas’ud, pihak pengusaha galian mengaku memiliki beking orang Pemkab Jombang. ”Parahnya lagi, ada informasi konon mereka (pengusaha, Red) mengaku dekat dengan pejabat yang mengatasnamankan ‘Jombang satu’ ini kan parah. Karena otomatis, nama bupati dirugikan,’’ sambung Mas’ud lagi.

Dia berharap pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus tersebut. Sebab, dia merasa ada orang dalam yang terlibat. ’’Kami, komisi C, meminta stop galian itu. Untuk polisi dan satpol PP, segera tutup galian tersebut dengan garis larangan,’’ ucapnya. (ang/nk/c22/ano)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia