Senin, 24 Apr 2017
Bisnis

Ginsi Desak Pemerintah Permudah Impor Holtikultura

Senin, 17 Oct 2016 15:15

Ilustrasi

Ilustrasi (dok.Jawapos.com)

JawaPos.com - Gabungan Importir Nasional Seluruh  Indonesia (Ginsi) meminta pemerintah tidak mempersulit importir hortikultura. 

Ginsi mendesak pemerintah menindak kegiatan impor ilegal lantaran merugikan mereka yang resmi serta para petani. 

"Di situlah diperlukannya peran kementerian teknis seperti Kementerian Pertanian harus bisa mengatur waktu impor itu kapan dan dan jumlahnya seberapa besar yang layak diimpor, hal ini untuk menghindari kelebihan pasokan," Direktur Eksekutif Ginsi, Bambang SN, sebagaimana dilansir Rmol.co (Jawa Pos Grup), hari ini (17/10). 

Bambang menambahkan, pemerintah harus adil jangan sampai merugikan salah satu pihak. Importir juga menjalankan kewajiban kepada negara.

Saat ini, kata dia, banyak prosedur yang harus dilalui importir untuk mendapatkan izin impor. Untuk impor holtikultura, kata dia, harus ada Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).

"Ada syarat teknis untuk mendapatkan RIPH lalu kita harus menjalankan kewajiban berbagai pajak dan bea masuk," akunya.

Dalam kondisi seprti ini, menu­rutnya, perlu sinergitas antar kementerian untuk menjalankan regulasi dan mengaturnya. Dia mengklaim, produk yang diim­por Ginsi adalah produk yang belum dimiliki Indonesia.

"Sekalipun Indonesia memilikinya tapi jumlah ketersediaan terbatas sedangkan kebutuhan sangat besar maka dalam kon­disi ini perlu dilakukan impor," jelasnya.

Produk hortikultura yang diimpor seperti buah-buahan, sayuran, gandum sampai jagung itu juga membutuhkan impor, karena pertanian di Indonesia sangat ketergantungan dengan kondisi musim dan cuaca.

"Seperti gandum kita im­por begitu juga dengan juga bukan berarti kita tidak perlu melakukan impor, tidak bukan demikian," ucapnya.

Dia juga menyarankan, ke­pada pemerintah untuk mem­perketat barang ilegal masuk ke Indonesia. 

"Sebenarnya saya tidak ingin mencampuri masalah penyelundupan tapi harus dika­takan jumlahnya selundupan itu juga besar itulah yang harus dite­kan karena akan mengganggu," kata dia.

Tidak hanya importir dan negara yang terganggu tapi petani rakyat juga akan tersiksa karena harga yang mereka jual sangat rendah lebih rendah dari hasil hortikultura impor resmi.(nif/rmol/mam/JPG)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia