Jawa Pos Logo

Curhat Pengusaha Batubara Butuh Kepastian Aturan Pajak

JawaPos.com – Masalah aturan perpajakan batubara yang tidak jelas dikhawatirkan memicu sikap keraguan investor. Apalagi, terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) 144/2000 yang menyatakan batubara tidak termasuk Barang Kena Pajak (BKP) ternyata tidak konsisten terhadap Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III.

Sebab, para pemegang PKP2B Generasi III justru masih dikenakan pungutan karena batubara dimasukkan dalam kategori BKP. Masalah yang dihadapi pengusaha batubara makin kompleks karena penyelesaian pengembalian Pajak Pertambahan Nilai‎ (PPN) juga berlarut. ’’Aturan harus diperbaiki karena memberikan ketidakpastian hukum,’’ ujar Ketua Perhapi (Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia) Tino Ardhyanto.

Lebih lanjut dia menjelaskan, pemahaman orang terhadap pertambangan secara teknis belum terlihat sama.Termasuk, para regulator sehingga memberikan penafsiran berbeda pada aturan. Apalagi, kebanyakan orang dan regulator masih melihat tambang hanya sebagai komoditas. ’’Itulah kenapa, sampai muncul PKP2B generasi I, II, danIII,’’ tuturnya.

Menurutnya, itu aneh karena ada aturan yang berbeda tiap generasi. Padahal, barangnya hanya satu yakni batubara. Tino menambahkan, sumber daya dan produksi tambang batubara Indonesia sebenarnya bukan yang terbanyak di dunia. Tetapi, dalam hal ekspor batubara memang sangat luar biasa.

’’Ini yang menyebabkan aturan di sektor ini menjadi bermacam-macam. Perjanjian berganti-ganti disesuaikan dengan cara pandang regulator saat itu,’’ ucapnya. Hal seperti itu yang membuat Perhapi sempat bingung. Sebenarnya mau diapakan batubara Indonesia. Hanya sebagai komoditas, atau barang strategis untuk kemajuan bangsa.

Fakta lain membingungkannya aturan perpajakan adalah saat pemegang PLP2B generasi III menggugat lewat Pengadilan Pajak. Ternyata, hasilnya bisa berbeda-beda. Ada yang dapat restitusi pajak, tetapi ada juga yang tidak dapat. ’’Itu tentu membingungkan bagi investor. Kalau tidak ada solusi, akan muncul masalah ketidakpastian,’’ jelasnya.


BERITA LAINNYA