Kamis, 23 Feb 2017
Bisnis

Curhat Pengusaha Batubara Butuh Kepastian Aturan Pajak

Jumat, 14 Oct 2016 09:09

ILUSTRASI

ILUSTRASI (JAWA POS)

JawaPos.com – Masalah aturan perpajakan batubara yang tidak jelas dikhawatirkan memicu sikap keraguan investor. Apalagi, terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) 144/2000 yang menyatakan batubara tidak termasuk Barang Kena Pajak (BKP) ternyata tidak konsisten terhadap Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III.

Sebab, para pemegang PKP2B Generasi III justru masih dikenakan pungutan karena batubara dimasukkan dalam kategori BKP. Masalah yang dihadapi pengusaha batubara makin kompleks karena penyelesaian pengembalian Pajak Pertambahan Nilai‎ (PPN) juga berlarut. ’’Aturan harus diperbaiki karena memberikan ketidakpastian hukum,’’ ujar Ketua Perhapi (Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia) Tino Ardhyanto.

Lebih lanjut dia menjelaskan, pemahaman orang terhadap pertambangan secara teknis belum terlihat sama.Termasuk, para regulator sehingga memberikan penafsiran berbeda pada aturan. Apalagi, kebanyakan orang dan regulator masih melihat tambang hanya sebagai komoditas. ’’Itulah kenapa, sampai muncul PKP2B generasi I, II, danIII,’’ tuturnya.

Menurutnya, itu aneh karena ada aturan yang berbeda tiap generasi. Padahal, barangnya hanya satu yakni batubara. Tino menambahkan, sumber daya dan produksi tambang batubara Indonesia sebenarnya bukan yang terbanyak di dunia. Tetapi, dalam hal ekspor batubara memang sangat luar biasa.

’’Ini yang menyebabkan aturan di sektor ini menjadi bermacam-macam. Perjanjian berganti-ganti disesuaikan dengan cara pandang regulator saat itu,’’ ucapnya. Hal seperti itu yang membuat Perhapi sempat bingung. Sebenarnya mau diapakan batubara Indonesia. Hanya sebagai komoditas, atau barang strategis untuk kemajuan bangsa.

Fakta lain membingungkannya aturan perpajakan adalah saat pemegang PLP2B generasi III menggugat lewat Pengadilan Pajak. Ternyata, hasilnya bisa berbeda-beda. Ada yang dapat restitusi pajak, tetapi ada juga yang tidak dapat. ’’Itu tentu membingungkan bagi investor. Kalau tidak ada solusi, akan muncul masalah ketidakpastian,’’ jelasnya.

Apa saja potensi masalahnya? Tino menyebut seperti ketidakpastian hukum, mengganggu investasi, danberujung pada masalah pemenuhan kebutuhan batubara nasional dalam jangka panjang. Padahal, batubara menjadi sumber energi utama dalam mensukseskan proyek pembangkit 35 ribu MW.

Bagi Perhapi, kerpihakan pemerintah kepada industri batubara harus jelas. Masalah restitusi harus dicarikan jalan keluar yang komprehensif, menyeluruh, bukan case by case. ’’Saat ini industri pertambangan batubara sangat memprihatinkan. Harga batubara yang rendah membuat stripping ratio di lapangan naik-turun,’’ katanya.

Kalau tidak ada perubahan pada industri batubara, dan tetap ada yang didiskriminasi karena tidak mendapatkan restitusi PPN, dikhawatirkan tidak bisa lagi memproduksi batubara. Pengusaha, katanya ingin ada segera penyelesaian. ’’Jangan setiap ada perselisihan PPN, harus diselesaikan di Pengadilan Pajak lagi. Melelahkan kalau harus bolak-balik ke pengadilan,’’ tandasnya.

Supaya cepat selesai, Perhapi berharap semuanya bisa duduk bareng. Sebab, tidak lagi hanya bisa diselesaikan dan dibicarakan di level Direktorat Jenderal Pajak. Tetapi juga level Menteri, kalau perlu Menko Perekonomian dan Menko Maritim. ’’Harus cepat diselesaikan, proyek 35 ribu MW sedang dikebut PLN. Pasokan batubara untuk PLTU-PLTU baru itu harus dipenuhi,’’ tegasnya. (dim)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia