Sabtu, 25 Mar 2017
Bisnis

Pembangunan Terminal Bandara Ahmad Yani Disoal, PT AP I Diprotes

Senin, 10 Oct 2016 21:51

Bandara Lombok, salah satu bandara yang dikelola PT AP1

Bandara Lombok, salah satu bandara yang dikelola PT AP1 (Lombok Post/JawaPos.com)

JawaPos.com - PT Angkasa Pura (AP) I diprotes kalangan pengusaha terkait dengan proses tender pembangunan gedung terminal dan sarana penunjang (paket 3) di Bandara Ahmad Yani Semarang.

Diduga pelaksanaan tender di pembangunan terminal bandara yang memakan anggaran hampir Rp 1 triliun itu tidak transparan dan menyalahi aturan hukum.

Keluhan itu dikemukakan oleh pihak PT Darma Perdana Muda. Catur Riyadi perwakilan dari perusahaan tersebut menuturkan, dalam sistem pemilihan penyedia barang atau jasa ada beberapa aturan ketat yang harus dilaksanakan.

Aturan itu dimaksudkan agar pengadaan barang atau jasa pemerintah yang dibiayai oleh APBN atau APBD bisa dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyakarakat.

"Pada kenyataannya, meskipun cara pengadaan barang atau jasa telah diatur secara ketat dan rinci masih terdapat banyak penyimpangan pengadaan barang dan jasa yang terjadi," bebernya di Jakarta, Senin (10/10).

Dia menyebut, PT AP I pun tidak melakukan proses lelang tender secara transparan. Bahkan sebelum proses lelang, BUMN yang bertugas mengelola BUMN itu ditengarai telah memilih pemenang secara langsung tanpa proses tender.

Dikatakannya, bila mengacu pada keputusan Presiden Nomor 4/2015 tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54/2010, pihak-pihak yang terlibat dalam proses tender dituntut memahami kebijakan persaingan usaha yang dikembangkan di Indonesia.

Catur menyebut, PT AP I berusaha menjadikan lelang umum menjadi lelang terbatas. Padahal selama ini PT AP I selama ini belum pernah melakukan pelelangan terbatas.

Dia menyebut, Angkasa Pura I telah menyalahgunakan wewenang dan melanggar UU Nomor 5/1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tata usaha tidak sehat (UU Antimonopoli).

"Selama ini belum pernah terjadi lelang terbatas, umumnya dilakukan lelang terbuka. Sedangkan lelang nilai di atas 1 triliun tidak pernah ditemui lelang terbatas," ujar dia.

"Lalu untuk apa ada pendaftaran lelang kalau pemenangnya sudah ditentukan?" timpal dia.

Persoalan ini mencuat setelah adanya temuan dugaan penyalahgunaan wewenang PT Angkasa Pura I untuk memenangkan peserta tender tertentu. (iil/JPG)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia