Selasa, 24 Jan 2017
Ekonomi

Nasdem Sebut Kebijakan Ekspor Konsentrat Ganggu Iklim Investasi

Rabu, 05 Oct 2016 23:16

Ilustrasi

Ilustrasi (dok.Jawapos.com)

JawaPos.com - Upaya memerpanjang relaksasi ekspor konsentrat yang direncanakan pemerintah mendapat kritikan dari DPR.

Dikhawatirkan kebijakan perpanjangan yang dilakukan melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara berpengaruh terhadap dunia investasi.

Menurut anggota Fraksi Partai Nasdem DPR Ahmad M Ali, kebijakan memperpanjang relaksasi ekspor konsentrat ini merupakan malapetaka bagi iklim investasi di Indonesia.

“Kebijakan ini menunjukkan pemerintah Indonesia tidak konsisten dan cenderung menjebak para investor yang telah membangun smelter,” ujar Ahmad M Ali di Jakarta, Rabu (5/10).

Upaya memperpanjang relaksasi ekspor konsentrat melalui revisi PP Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang digagas oleh Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan.

Ali berpendapat, kebijakan akan membaut para investor berpikir bahwa tidak ada kepastian hukum dan perlindungan terhadap investasi di Indonesia. “Kepercayaan investor makin memudar karena tidak adanya kepastian hukum,” terangnya.

Ahmad M Ali yang juga Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Tengah (Sulteng) itu menuturkan, perencanaan pemerintah untuk membangun kerangka dasar industri nasional berbasis pada partisipasi investor, seringkali tidak laku dalam pergaulan dunia internasional karena kita tidak konsisten.

“Setiap pergantian rezim selalu diikuti dengan perubahan aturan yang menganggu secara subtansi rencana induk investasi yang telah disepakati,” terangnya.

Ali meminta agar pemerintah bisa memikirkan ulang skema tersebut untuk menjaga kewibawaan hukum nasional.

Lebih lanjut dikatakannya, selama ini pemerintah kerap memaksakan perusahaan-perusahaan tambang dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan hilirisasi mineral di dalam negeri.

Hal itu dilakukan dengan menyelesaikan pembangunan smelter (fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral). Namun pada sisi lain, bahan baku mineral tetap diekspor keluar. “Kebijakan saling bertentangan. Artinya mengundang dan memaksa investor membangun pabrik," ujarnya.  (iil/JPG)

 TOP
©2016 PT Jawa Pos Group Multimedia