Senin, 24 Apr 2017
Bisnis

DPR Minta Revisi PP Interkoneksi Telekomunikasi Ditunda

Rabu, 05 Oct 2016 22:03

Ilustrasi

Ilustrasi (dok.jpnn.com)

JawaPos.com - Persoalan Networking dan Frequency Sharing telekomunikasi di Indonesia belum mendapatkan titik terang. Bahkan rencana revisi dua peraturan pemerintah (PP) disinyalir akan merugikan negara.

Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais meminta kepada pemerintah untuk menunda revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 52 dan PP nomor 53/2000 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.

Dia menilai revisi kedua PP tersebut bertentangan dengan UU 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. “Jadi lebih baik (revisi) ini ditunda dan kita bicara soal Undang-undang Telekomunikasi yang baru,” ujar Hanafi dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Rabu (5/10).

Diskusi itu mengangkat topik "Ada Apa Dengan RPP Networking dan Frequency Sharing?".

Hanafi Rais menilai ada upaya liberalisasi dalam upaya revisi kedua PP itu. Pasalnya akan berdampak merugikan pihak operator milik BUMN dan lebih memberikan keuntungan terhadap operator asing.

“Kalau PP ini tidak dikoreksi ini bisa disebut PP ultra-liberalisasi. Asing akan semakin diuntungkan dengan revisi ini, tapi benefitnya tidak untuk Negara,” katanya.

Politikus PAN ini juga merasa kebaratan dengan munculnya aturan network sharing dan spectrum sharing dalam revisi PP tersebut.

Menurutnya, munculnya aturan baru itu justru akan menghambat pembangunan infrastruktur telekomunikasi khususnya di wilayah luar jawa. Selain itu, akan berdampak juga pada sumber penerimaan negara bukan pajak.

Apalagi aturan dalam revisi PP 53 itu pihak penyelenggara telekomunikasi memiliki kemudahan untuk mengalihkan frekuensi miliknya atas persetujuan pemerintah.

Padahal, kata Hanafi, frekuensi itu milik negara yang sangat terbatas. Seharusnya frekuensi itu harus dikembalikan terlebih dahulu kepada pemerintah sebelum dialihkan kepada operator lain. “Ini jelas berlawanan dengan UU Telekomunikasi,” ucapnya.

Untuk diketahui, dalam dua pasal krusial di rencangan revisi PP tersebut. Yakni, Pasal 12 revisi PP 52 Tahun 2000 dan pasal 25 revisi PP 53 Tahun 2000.

Pasal 12 revisi PP 52 Tahun 2000 membahas mengenai network sharing. Dalam revisi PP itu dijelaskan network sharing merupakan kewajiban seluruh operator telekomunikasi di Indonesia.

Sedangkan di pasal 25 revisi PP 53 Tahun 2000 mengatur tentang ijin frekuensi atau spektrum yang dikuasai operator telekomunikasi dapat dipindahtangankan.

Padahal frekuensi merupakan sumberdaya terbatas yang dimiliki oleh negara dan tidak bisa perdagangkan atau dialihkan. Pertimbangan aspek regulasi pada usulan kedua revisi tersebut juga bertentangan dengan sejumlah pasal dalam UU 36/199 tentang Telekomunikasi diantaranya, pasal 9 ayat 2, pasal 10, pasal 4, pasal 7, dan pasal 17.

Kordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mendambahkan, penurunan biaya interkoneksi berpotensi merugikan negara sebesar Rp 51 triliun selama 5 tahun.

“Jika revisi PP tersebut diberlakukan maka ada sejumlah potensi kerugian negara dari pajak tahun 2017- 2022 sebesar Rp2,3 triliun dan deviden tidak dibayarkan ke negara sebesar Rp51,6 triliun" ungkap Yenny Sucipto. (iil/JPG)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia