Jawa Pos Logo

DPR Minta Revisi PP Interkoneksi Telekomunikasi Ditunda

JawaPos.com - Persoalan Networking dan Frequency Sharing telekomunikasi di Indonesia belum mendapatkan titik terang. Bahkan rencana revisi dua peraturan pemerintah (PP) disinyalir akan merugikan negara.

Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais meminta kepada pemerintah untuk menunda revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 52 dan PP nomor 53/2000 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.

Dia menilai revisi kedua PP tersebut bertentangan dengan UU 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. “Jadi lebih baik (revisi) ini ditunda dan kita bicara soal Undang-undang Telekomunikasi yang baru,” ujar Hanafi dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Rabu (5/10).

Diskusi itu mengangkat topik "Ada Apa Dengan RPP Networking dan Frequency Sharing?".

Hanafi Rais menilai ada upaya liberalisasi dalam upaya revisi kedua PP itu. Pasalnya akan berdampak merugikan pihak operator milik BUMN dan lebih memberikan keuntungan terhadap operator asing.

“Kalau PP ini tidak dikoreksi ini bisa disebut PP ultra-liberalisasi. Asing akan semakin diuntungkan dengan revisi ini, tapi benefitnya tidak untuk Negara,” katanya.


BERITA LAINNYA