Jawa Pos Logo

Data Pajak Meluas, DJP Makin Awas

JawaPos.com - Periode pertama program tax amnesty dengan tarif terendah baru saja berakhir 30 September lalu. Di tengah suara-suara pesimistis, "kloter" pertama program pengampunan pajak itu boleh dibilang berakhir. 

Pada periode pertama tersebut, total peserta program amnesti pajak mencapai 347.033. Dari jumlah itu, terdapat tam­bahan wajib pajak (WP) baru yang selama ini bahkan belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Berdasar data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), setidaknya terdapat 14.135 WP yang baru memiliki NPWP setelah mendaftar tax amnesty. Sedangkan total uang tebusan mencapai Rp 97,2 triliun dan deklarasi harta Rp 3.620 triliun 

Menurut Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Wajib Pajak Besar Mekar Satria Utama, tax amnesty sejauh ini efektif dalam memperluas basis data perpajakan nasional. Dia menjelaskan, perluasan basis data perpajakan tersebut menjadi tujuan jangka panjang untuk meningkatkan pengawasan. 

"Database ini menjadi pola pendekatan baru untuk pengawasan WP. Jadi, kita bisa mengetahui WP mana yang memang potensial, bagaimana kepatuhannya, dan berapa kewajiban pajak yang harus dilaksanakan WP tersebut setiap tahun," paparnya kepada Jawa Pos kemarin (2/10).

Karena itu, lanjut Mekar, pada periode kedua program amnesti pajak, pemerintah menyasar golongan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebab, partisipasi WP UMKM pada periode pertama masih minim. Menurut dia, pemerintah akan bekerja sama dengan sejumlah BUMN untuk menjaring peserta amnesti pajak dari kalangan UMKM. 

"Kita akan mengajak karyawan BUMN yang mungkin memiliki bisnis untuk bekerja sama dalam program ini. Kita bahkan sudah melatih para pegawai BUMN terkait tax amnesty sehingga bisa disebarkan ke seluruh Indonesia. Seperti Telkom, kita sudah memberikan pengantar terkait amnesti pajak," urainya. 


BERITA LAINNYA