Minggu, 23 Jul 2017
Finance

Tebusan Pajak di Papua dan Maluku Melebihi Target

Jumat, 30 Sep 2016 16:44 | editor : Fadhil Al Birra

Ilustrasi

Ilustrasi (Jawa Pos)

JawaPos.com - Kebijakan Tax Amnesty (TA) sangat terasa di tiga provinsi, yakni, Papua, Papua Barat, dan Maluku. Uang tebusan dari ketiga provinsi yang masuk Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Papua dan Maluku ini telah mencapai target.

Kepala Kanwil DJP Papua dan Maluku, Eka Sila Kusna Jaya mengungkapkan, hingga 28 September 2016, capaian uang tebusan TA untuk wilayah Papua, Papua Barat dan Maluku, telah mencapai Rp 355 miliar. Jumlah tersebut telah melebihi target sebesar Rp 354 miliar atau 100,28 persen. 

“Sebenarnya untuk TA itu tidak ada target, tetapi kami coba membuat kemungkinan potensi kami mendapat dari TA itu berapa, sehingga kami mendapat angka Rp 354 miliar. Per 28 September 2016, kami mencapai Rp 355 miliar. Artinya sudah mencapai 100,28 persen capaian kami ini. Ini berarti dengan segala keterbatasan informasi dan hari ini  tercapai,” ungkapnya kepada Cenderawasih Pos (Jawa Pos Group).

Dari tujuh KPP yang ada di wilayah kerja Kanwil DJP Papua dan Maluku, menurutnya, sebagian besar telah mencapai target kecuali Maluku yang mencapai 96,74 dan Merauke 46,28 persen. 

Sementara dari segi jumlah wajib pajak yang mengikuti TA dan melakukan pembayaran uang tebusan, jumlahnya sudah mencapai 2.393 wajib pajak. Melihat pencapaian TA saat ini, Eka menegaskan bahwa TA yang dilaksanakan pemerintah Indonesia saat ini akan tercatat dalam sejarah sebagai TA paling sukses di seluruh Indonesia.

“Bahkan Chile yang selama ini dianggap paling sukses, kita sudah lampaui,” katanya.

Melihat antusiasme wajib pajak untuk mengikuti TA, Eka menilai bahwa semangat gotong royong masyarakat Indonesia masih sangat tinggi dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. “Hal positif dari pelaksanaan TA ini yaitu warga negara Indonesia mulai dari kalangan bawah hingga atas sangat peduli dengan kelangsungan bangsa ini. Karena negara tanpa pajak, tidak bisa jalan,” tuturnya. 

Sementara itu, tarif uang tebusan TA sebesar 2 persen untuk periode penyampaian Surat Pernyataan (SP) pada bulan pertama sampai dengan bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang TA mulai diberlakukan akan berakhir hari ini, Jumat (30/9). 
Selanjutnya, menurut Eka, mulai tanggal 1 Oktober 2016 hingga 31 Desember 2016, akan berlaku tarif 3 persen. “Setelah itu, untuk periode 1 Januari hingga 31 Maret 2017 akan berlaku tarif 5 persen,” tambahnya. 

Terkait hal ini, Eka mengajak seluruh wajib pajak untuk memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan oleh pemerintah terkait pengampunan pajak atau tax amnesty ini. 

Dia menambahkan bahwa kerahasiaan dalam pelaksanaan TA ini sangat terjamin. Siapa  saja yang ikut TA berhak untuk tidak diketahui oleh siapapun termasuk data yang telah diserahkan. 

Dia bahkan menjamin kerahasiaan data dari wajib pajak yang mengikuti TA dan telah diserahkan ke kantor pajak. “Kami jamin tidak ada potensi untuk dilihat dan dibaca orang, kecuali wajib pajak yang bersangkutan mem-publish bahwa dia ikut TA,” pungkasnya. (qad/nat/fab/JPG)

Sponsored Content

loading...
 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia