Minggu, 28 May 2017
PEMENANG READERS CHOICE
Ekonomi

Industri Tembakau Menjerit, Pemerintah Diminta Tekan Kenaikkan Cukai Rokok

Rabu, 28 Sep 2016 02:48 | editor : Yusuf Asyari

Ilustrasi

Ilustrasi (dok. JawaPos.com)

JawaPos.com - Kenaikkan cukai rokok setiap tahunnya dianggap mencekik industri hasil tembakau (IHT). Apalagi, kini pemerintah menargetkan kenaikan cukai rokok sebesar Rp 149,8 triliun di RAPBN 2017.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, IHT nasional sedang mengalami situasi berat, dimana ribuan pabrik sigaret kretek telah tutup. Jika target cukai terus dinaikkan, semakin banyak pula pabrik tutup.

"Saya berharap pemerintah berempati atas kondisi IHT saat ini. Dengan target  kondisi ini, berat bagi industri," ujarnya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (27/9).

Diketahui, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) semakin agresif melakukan penutupan pabrik rokok yang diketahui tidak patuh menyetor cukai hasil tembakau (CHT) ke dompet negara.

Data dari DJBC menyebutkan sebanyak 3.915 pabrik rokok di seluruh Indonesia ditutup pemerintah selama kurun waktu 2007-2016 setelah menjalani pengawasan administrasi maupun fisik di lapangan.

Kata Misbakhun, tutupnya ribuan pabrik kretek lebih disebabkan kebijakan kenaikan cukai yang tiap tahun dilakukan pemerintah. Tingkat kenaikan cukai amat dirasakan pabrikan yang memproduksi sigaret  kretek tangan.
"Dampaknya, PHK massal terjadi di pusat-pusat industri hasil tembakau," tegas dia.

Karenanya, Misbakhun meminta pemerintah berempati pada IHT. Sebab, mereka tengah menghadapi situasi pasar yang pelik setelah dijerat kenaikkan cukai tahun lalu sebesar 12-16 persen.

Tentu, kenaikkan cukai rokok tahun lalu membuat berkurangnya pangsa pasar. Namun yang lebih berat lagi adalah beban industri yang harus membayar cukai di muka pada 2015.

Sementara itu, dalam presentase nilai tambah ekonomi, sektor IHT hanya mendapatkan porsi 13 persen dalam struktur keseluruhan volume, dan itu terus digencet oleh pemerintah.

Sedangkan, pemerintah mendapatkan porsi 56 persen, petani 11 persen, dan sisanya pedagang perantara tembakau dan jalur distribusi hasil industri.

Dengan dalih meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai, dia menganggap pemerintah ingin menambah porsi perolehannya terus menerus dengan menaikkan cukai rokok tiap tahun.

“Sungguh ironis, posisi IHT yang ditekan terus pemerintah, tanpa pernah melakukan pembinaan apapun selain hanya sebagai pemungut cukai semata,” ucap Musbakhun.

Misbakhun pun mewanti-wanti pemerintah, jangan sampai regulasi yang mengatur pengendalian tembakau. Termasuk pungutan cukai hasil tembakau justru berpotensi mematikan keberlangsungan sektor ekonomi tembakau di Indonesia.

"Dalam konteks itulah, peran negara seperti ini harus diatur dengan regulasi yang melindungi industri hasil tembakau dan petani tembakau. Sehingga, kemandirian ekonomi sebagaimana cita-cita pemerintahan Jokowi-JK terwujud,” pungkas legislator asal Jawa Timur itu. (dna/JPG)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia