Jumat, 20 Jan 2017
Ekonomi

Deklarasi Harta Program Amnesti Pajak Melebihi Ekspektasi

Senin, 26 Sep 2016 06:09

Ilustrasi

Ilustrasi (Dok JPNN)

JawaPos.com - Deklarasi harta dalam negeri program pengampunan pajak (tax amnesty) melebihi ekspektasi. 

Berdasar dashboard amnesti pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), deklarasi harta dalam negeri terakumulasi Rp 1.198 triliun. Angka itu jauh melebihi  proyeksi awal di kisaran Rp 1.000 triliun.

Sedang deklarasi harta dari luar negeri tercatat sejumlah Rp 480 triliun. Sementara dana repatriasi terkumpul sebesar Rp 92,6 triliun. 

Artinya, capaian dana repatriasi telah mencapai 60 persen dari total target Rp 165 triliun. 

Dengan demikian, total harta berdasar surat pernyataan harga (SPH) terakumulasi Rp 1.770 triliun.

Di sisi lain, total uang tebusan baru mencapai Rp 42,2 triliun. Tebusan terbesar dari orang pribadi (OP) Non UMKM Rp 36,9 triliun, Badan Non UMKM Rp 3,79 triliun dan OP UMKM Rp 1,43 triliun serta badan UMKM sebesar Rp 51,1 miliar. 

Capaian itu tentu tidak lepas dari kerja keras seluruh pihak terkait. Baik DJP Kemenkeu, BI, OJK, pasar modal, pihak perbankan dan semacamnya.   

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan tidak ada perbankan Singapura melaporkan nasabah ikut program amnesti pajak pada aparat kepolisian. 

Dengan begitu, pemberitaan terkait perbankan Singapura melaporkan data-data wajib pajak (WP) ke kepolisian tidak benar. 
Jadi, hingga saat ini tidak ada perbankan Singapura membocorkan perihal data-data WP. ”Mereka mendukung,” tegas Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad seperti dikutip Indopos, Senin (26/9).

Muliaman menjelaskan sejumlah perbankan Singapura yang dipanggil menunjukkan itikad baik. 

Artinya, mereka bekerja sama dan mendukung penuh pemerintah Indonesia menyukseskan program amnesti pajak. 

Pihaknya, sambung Muliaman akan terus melakukan kerja sama dengan otoritas Singapura agar program amnesti pajak  berjalan mulus. 

Sebelumnya, OJK telah memanggil Bank OCBC NISP, UOB, dan DBS Bank. Tiga bank berbasis di Singapura itu dipanggil terkait informasi kalau perbankan negeri singa itu melaporkan WNI  melakukan repatriasi dana tax amnesty. 

Tiga bank itu mengakui telah melakukan laporan untuk memenuhi standar Financial Action Task Force (FATF), yaitu lembaga untuk mencegah pencucian uang antarnegara. 

Namun, laporan itu tidak ditindaklanjuti Kepolisian Singapura, sehingga WNI dapat terus melakukan transaksi. (far/nas/JPG)

 TOP
©2016 PT Jawa Pos Group Multimedia