Jawa Pos Logo

Transportasi Online Langgar Kesepakatan, PPAD Minta Blokir

JawaPos.com - Polemik transportasi online memanas lagi. Paguyuban Pengemudi Angakatan Darat (PPAD) meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memblokir aplikasi transportasi online tersebut. 

Pasalnya, PPAD menilai bahwa perjanjian yang sebelumnya sudah disepakati tidak berjalan sebagaimana mestinya. "Tidak sesuai dengan komitmen yang sebelumnya telah disepakati," ujar Sekjen PPAD Juni Prayitno dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/9).

Dia menerangkan, sebelumnya PPAD telah melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 14 Maret dan 22 Maret 2016 lalu. Ini terkait penertiban transportasi berbasis aplikasi yang menggunakan aplikasi internet. Khususnya, Uber Asia Limited dan PT. Solusi Transportasi Indonesia (Grab car).

Kedua perusahaan tersebut, lanjut Juni, hampir 90 persen belum memenuhi prasyarat sebagai angkutan transportasi umum. Di antaranya harus berbadan hukum, mengikuti Uji Kir, memiliki SIM B1 umum, memiliki surat izin penyelenggaraan angkutan, memiliki kartu pengawasan, surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan umum, memiliki pool, dan memiliki bengkel sendiri.

"Pemerintah dalam hal ini melalui Menko Polhukam, Menteri Perhubungan, Menteri 
Komunikasi dan Informatika telah menyampaikan komitmennya dalam waktu 2 bulan, yaitu per 31 Mei 2016 bahwa kedua perusahaan tersebut harus memenuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No 22 tahun 2009 dan Peraturan Menteri (Permen) no 32 tahun 2016 dan perundang-undangan angkutan umum lainnya," ungkapnya.

Namun, kata Juni, hingga saat ini kedua perusahaan tersebut tidak tunduk dan patuh terhadap UU yang berlaku. Kegiatan situs aplikasi tersebut bukan hanya menciderai rasa keadilan namun, menurutnya, juga menghancurkan dan merusak tatanan ataupun sistem perundang-undangan serta merugikan negara.

1
2

BERITA LAINNYA