Jawa Pos Logo

Negara Mengundang Bencana, Bertanggung Jawablah

MENYENTAK dan mendukacitakan. Banjir bandang yang menendang Garut dan Sumedang membuyarkan mimpi tidur malam warga. Longsor menyerta dan menggenapi derita. Tangis dan urai deras air mata larut menyertai kematian maupun hilangnya puluhan orang serta ribuan pengungsi yang mewartakan kelamnya kehidupan. Rumah yang lantak selantak-lantaknya dan harta benda yang berserak telah menyembulkan raungan pilu yang menyesakkan.

Sungguh, penderitaan itu semestinya menggugah nurani siapa saja yang kerap melintas di tengah gemuruh berita pilkada. Banjir dan tanah longsor sedang unjuk peran berpartisipasi meramaikan jagat pilkada DKI Jakarta yang begitu gempita. Alam menghadirkan kekuatannya sambil berniscaya tak mau ketinggalan menyuguhkan material layak tayang untuk mengabarkan kepada Indonesia bahwa lingkungan negara ini perlu diurus, tidak hanya sibuk berpilkada.

Adakah ibu pertiwi ingin memberitahukan kepada semua penguasa dan media massa bahwa agenda pemilihan kepala daerah DKI Jakarta sudah sampai pada tingkat berlebihan? Kejadian di Tatar Sunda tersebut merupakan pertanda alam sedang menyapa memenuhi undangan kehormatan negara yang pantas diberitakan.

Banjir dan tanah longsor disorongkan dari aliran deras Sungai Cimanuk tanpa melalui tahap pendaftaran yang diusung ketua partai. Bencana itu pun menyodorkan berita yang mewarnai perhelatan PON 2016 yang berlangsung di titik kosmologis Sundaland.

Kita semua pasti menyadari, bencana yang semakin ramai merangkai Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini secara hukum merupakan konsekuansi pelaksanaan regulasi negara. Pada 26 April 2007, diundangkan UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sejak saat itulah bencana diundangkan oleh negara dengan kelengkapan protokoler mulai Istana Negara sampai gedung DPR.

Negara ini melalui kewenangan hukumnya melegalisasi bencana sebagai undangan negara, tamu kehormatan negara. Negara tidak boleh abai atas bencana. Seluruh infrastruktur hukum maupun organisasi negara harus dibentuk dengan alokasi anggaran yang terus meningkat. Dengan demikian, kehadiran bencana merupakan ’’anugerah’’ berlakunya undang-undang.

1
2
3

BERITA LAINNYA