Kamis, 30 Mar 2017
Finance

Kemendagri: Bangun Infrastruktur, Pemda Jangan Takut tak Punya Uang

Sabtu, 27 Feb 2016 17:42

Ilustrasi: jembatan salah satu infrastruktur penting untuk memacu perekonomian daerah

Ilustrasi: jembatan salah satu infrastruktur penting untuk memacu perekonomian daerah (dok. JawaPos.com)

JawaPos.com - Banyak pemerintah daerah (Pemda) tingkat kabupaten/kota tidak mampu membangun infrastruktur daerahnya dengan cepat. Besarnya anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk belanja pegawai atau biaya rutin membuat program pembangunan berjalan lamban.

Ditambah pula dengan kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) daerah yang relatif rendah, sehingga pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada pemerintah pusat. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek menuturkan, pada 2016, menjawab kendala ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan kesempatan pemerintah untuk bermitra dengan swasta untuk membangun infrastrukturnya.

"Pembangunan itu bisa dengan pembiayaan swasta dan nanti dicicil oleh pemda setiap tahunya melalui APBD," ungkap Reydonnyzar Moenek di sela-sela Diskusi Pembangunan Infrastruktur Daerah Mandek? di Bakoel Coffe, Jakarta, Sabtu (27/2).

Peluang kerja sama itu telah dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 38/2015 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Di dalam perpres tersebut, kata mantan Pejabat Gubernur Sumatera Barat itu, swasta diberikan ruang berinvestasi dengan pemerintah daerah untuk bidang infrastruktur. Tujuan untuk mempercepat pembangunan di daerah. "Perpres ini membolehkan pemda untuk berpacu membangun daerahnya yang bermitra dengan badan usaha. Menjelang menunggu peraturan menteri dalam negeri (Permendagri). Dua bulan pola pembangunan ini sudah dapat dimulai," ungkapnya.

Sejumlah badan usaha yang siap membiayai investasi infrastruktur ini, seperti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan PT Sarana Multi Infrastruktur. "Dua badan usaha ini sudah memiliki komitmen untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur di daerah.

Direktur Utama (Dirut) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Sinthya Roesly mengatakan, dalam membiayai pembangunan infrastruktur itu, pemerintah memberikan opsi melalui skema Availability Payment (AP), di mana pemerintah daerah hanya tinggal melakukan angsuran kepada badan usaha yang telah membangun proyek infrastruktur melalui kontrak kerja sama ditandatangani.

"Kami mendapatkan mandat untuk memberikan kenyamanan kepada badan usaha dalam berinvestasi proyek infrastruktur yang biasanya adalah proyek yang panjang" jelas Sinthya Roesly .

Pola pembiayaan itu, Sinthya untuk menjawab kekhawatiran badan usaha yang takut invetasinya tidak mengalami pengembalian dengan baik. "PII memastikan proyek kerja sama itu terstruktur dengan baik, wajar dan ada azas keadilan, kami ini midle-man. Pemda gak bisa lari dari kontrak. Sedangkan secara prinsip kaau terjadi wanprestasi di badan usaha maka akan menjadi resiko badan usaha, akan diselesaikan secara hukum perdata. tetapi tergantung sektornya juga kalau bicara perspektifnya. Mitigasi resiko, kami memastikan kompetisinya kompetitif dan penyediaan versi pemda solid menjaring kredibel," tuturnya.

Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur Edwin menambahkan, mekanisme pendanaan dengan sistem peminjaman dilakukan oleh pemda juga dapat dilakukan. Intinya jika pemda melakukan pengerjaan sendiri dengan pinjaman dana maka dapat melalui SMI.

"Pembiayaan infrastruktur tidak dapat dipungkiri ini di biayai pemda itu tidak perlu berkontraktual dengan pihak swasta, jadi pemda yang mau melajukan sendiri. Pemda tetep dengan tidak mengandalkan multiyears," tutupnya. (iil/JPG)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia