Jumat, 18 Aug 2017
Finance

Menkeu Smash Balik DPR, Terkait Tudingan Kenaikan Tunjangan

Selasa, 22 Sep 2015 05:09 | editor : idham

JawaPos.com – Setelah sekian lama puasa bicara, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro akhirnya berbicara tegas terkait polemik kenaikan tunjangan DPR RI. Bambang dengan tegas membantah dirinya menerbitkan surat persetujuan kenaikan tunjangan anggota DPR.

Isi surat keputusan (SK) yang dikirimkan  ke Sekretariat Jenderal DPR beberapa waktu lalu hanya memberi batas pagu anggaran. Jikalau para wakil rakyat ingin mengusulkan adanya kenaikan tunjangan harus menyesuaikan pagu disodorkan Menkeu.

‎"SK saya kan cuma kasih batas, kalau naik batas maksimalnya segitu," tegasnya saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9).

Lantas, bukannya  Oktober akan dicairkan? Kata dia, itu tergantung mekanismenya di DPR. "Terserah DPR," jawabnya sinis. 

Namun yang pasti, kata dia, semua dikembalikan ke otoritas pengguna anggaran‎. Dalam hal ini tanggung jawab ke Sekretariat Jenderal DPR. "Naik apa enggak, pengguna anggaran yang menentukan," tutupnya singkat. 

Seperti diketahui, adanya SK yang dikeluarkan Menkeu menjadi polemik di internal DPR. Banyak fraksi yang menolak kenaikan tunjangan tersebut. ‎Sebab, mereka menilai saat ini ekonomi Indonesia sedang lemah, tidak tepat jikalau tunjangannya dinaikkan.  (dna/jpg)

Sponsored Content

loading...
 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia