Jumat, 18 Aug 2017
Finance

Komisi XI Ingatkan Menkeu agar Realistis Tetapkan Target Penerimaan Negara di RAPBN

Selasa, 22 Sep 2015 04:06 | editor : idham

Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun.

Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun. (Foto: dokumen JPNN.Com)

JawaPos.Com – Anggota Komisi XI DPR, M Misbakhun mengingatkan pemerintah agar tidak mematok target pendapatan yang tinggi dalam RAPBN 2016. Sebab, target yang terlalu tinggi justru akan membebani.

 

Misbakhun mengatakan, realisasi penerimaan negara sampai September ini baru mencapai 51 persen dari target. Padahal, seharusnya angka 50 persen sudah tercapai pada Juli.

"Sementara kita tinggal 3,5 bulan di tahun ini. Kalau realisasinya masih jauh dari harapan, tentu asumsi penerimaan dari pajak dan cukai tak bisa dipatok tinggi di RAPBN 2016," katanya dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan Kepala Bappenas Sofyan Djalil untuk membahas asumsi makro RAPBN 2016.

Misbakhun mengingatkan pentingnya target penerimaan negara yang realistis. "Misalnya, jangan sampai inflasi lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Supaya jangan tekor," tuturnya. 

Politikus Golkar itu menambahkan, jika asumsi target penerimaan pajak dan cukai dipatok tinggi ketika realisasi penerimaan negara masih jauh, maka hal itu malah akan membebani pelaku usaha. Misalnya, kenaikan cukai akan memukul industri rokok dan tembakau.

"Di tahun ini saja sudah terjadi penurunan penjualan industrinya. Kalau target cukai dipaksakan naik, akan jadi masalah di industrinya," tandasnya. 

Oleh karenanya, kata dia, pemerintah sebaiknya lebih realistis mencapai target pertumbuhan dan penerimaan. "Makanya kita akan dukung pemerintah mencari alternatif pembiayaan yang minim risiko," katanya.

Sekretaris Panitia Kerja (Panja) Penerimaan Negara di Komisi XI DPR itu justru memuji langkah Presiden Joko Widodo yang proaktif mencari alternatif pembiayaan di luar Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Meski Bank Dunia menawarkan proposal utang ke Indonesia, lanjut Misbakhun, Presiden Jokowi justru membuat langkah berani dengan mencari alternatif pembiayaan.

“Presiden kan udah ke Timur Tengah membicarakan kemungkinan mendapat pembiayaan. Ada alternatif lain juga seperti Jepang dan China. Saya yakin upaya presiden itu serius untuk mencari alternatif pembiayaan. Di saat penerimaan pajak tak tercapai, ini yang terbaik,” katanya.(dna/jpg)

Sponsored Content

loading...
 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia