Jumat, 18 Aug 2017
Politik

Politikus Golkar Ini Dukung Aturan Penjualan Miras Diperlonggar

Senin, 21 Sep 2015 18:00 | editor : ayatollah

Ketua Komisi III Aziz Syamsudin.

Ketua Komisi III Aziz Syamsudin. (Foto: dokumen JPNN.Com)

JawaPos.Com - Ketua Komisi III Aziz Syamsudin mendukung kebijakan pemerintah yang melonggarkan penjualan minuman beralkohol. Menurutnya, pelonggaran aturan penjualan minuman beralkohol itu tentu ada dasar dan alasannya.

 

Aziz menuturkan, penduduk di beberapa daerah memang membutuhkan minuman yang lebih beken disebut dengan miras itu. Terutama di daerah-daerah dingin.

"Contoh orang-orang Papua, Sumatera di Bukit Barisan. Dia minum minuman keras itu karena dingin. Bukan karena candu, bukan pengin mabuk, dia ingin hangat supaya tidak kebekuan," ujatr Aziz di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/9).

Politikus Golkar itu menambahkan, pemerintah dalam membuat aturan memang tidak bisa dipukul rata. Sebab, pemerintah juga harus memerhatikan kebutuhan warga di daerah-daerah yang berbeda.

"Setiap daerah punya karakteristik beda-beda, macam-macam. Buat kebijakan perlu survei lapangan," cetusnya.

Alasan lainnya adalah pada faktor ekonomi. Menurutnya, peredaran miras memang diizinkan di tempat-tempat tertentu sehingga tidak dijual bebas. Misalnya, di minimarket.  “Sepanjang ada izin," ucapnya.

Namun, ia juga mengingatkan pentingnya pemerintah mengawasi pihak-pihak yang bisa mengonsumsi miras.  "Anak di bawah umur itu yang harus ditertibkan. Siap gak siap harus siap. Itulah guna BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan, red(, perlindungan konsumen," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan saat masih dipimpin Rahmat Gobel mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Aturan itu memperketat penjualan miras sehingga penjualannya hanya di tempat-tempat tertentu.

Namun, ketika komando di Kemendag beralih ke Thomas Lembong, terbitlah aturan yang melonggarkan penjualan miras. Pelonggaran tentang penjualan miras itu diatur dalam Peraturan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 04/PDN/PER/4/2015 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A.(dna/JPG)

Sponsored Content

loading...
 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia