Poros Maritim Jadi Prioritas, Kok Anggaran Pertahanan Dikepras?

JawaPos.Com - Komisi I DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Senin (7/9). Rapat tertutup yang berlangsung hingga sembilan jam itu membahas soal anggaran belanja TNI.

Salah satu yang dibahas dalam RDP itu adalah pemangkasan anggaran pertahanan dalam RAPBN 2016 sekitar Rp 7 triliun. Gatot menyebut pemangkasan itu sudah menjadi keputusan pemerintah. "Sudah final pemotongannya," ujarnya RDP di DPR.

Padahal, katanya, TNI  meminta tambahan anggaran Rp 35 triliun. Sebab, ada beberapa hal di sektor pertahanan yang belum terpenuhi pada APBN 2014.

Penambahan anggaran itu sudah sesuai dengan asumsi nilai tukar dolar Amerika Serikat (USD) rupiah yang terus menanjak. Selain itu ada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2015 tentang tunjangan kinerja bagi TNI. "Berarti anggaran belanja juga dinaikkan," sebutnya.

Gatot menjelaskan, setiap lima tahun atau ketika ada pergantian pemerintah maka minimum  essential forces harus selalu dievaluasi. Sebab, ada pemetaan tentang ancaman dan kebijakan yang dibuat pemerintah. "Dalam arti kata, poin-poin mana yang akan jadi prioritas," imbuhnya.

Nah, anggaran yang diperlukan di antaranya untuk penambahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) bagi tiga matra di TNI. Misalnya, penambahan radar militer, pengadaan pesawat tempur Sukhoi, kapal perang dan kapal selam.  "Hal-hal ini yang jadi prioritas," tutur Gatot.

Apalagi, lanjut Gatot, pemerintah mencanangkan kebijakan poros maritim sehingga perlu penguatan pertahanan di laut dan udara. "Tetapi juga harus didukung untuk penindakan. Alat  kita masih lobang-lobang‎," pungkasnya.(dna/JPG)