Kamis, 24 Aug 2017
radartulungagung
Trenggalek

Duit Incinerator Dialihkan ke Dinas Lain

Metode Pembakaran Sampah Dilarang

Selasa, 08 Aug 2017 15:10 | editor : Andrian Sunaryo

BELUM JELAS : Kondisi TPA Srabah, Kecamatan Bendungan, kemarin(7/8). Seorang pekerja di area pengelolaan sampah.

BELUM JELAS : Kondisi TPA Srabah, Kecamatan Bendungan, kemarin(7/8). Seorang pekerja di area pengelolaan sampah. (AGUS MUHAIMIN/RADAR TRENGGALEK)

Berita Terkait

TRENGGALEK – Rencana pengadaan incinerator dalam pengelolaan persampahan di Kota Keripik Tempe tampaknya sulit terwujud. Pasalnya,  metode pembakaran sampah tidak diperkenankan lagi. Itu setelah Perpres nomor 18 tahun 2016 dibatalkan Mahkamah Agung(MA) November tahun lalu.  “ Kita gak berani, karena memang dampak lingkungannya cukup besar itu (menggunakan incinerator,red) ,” ungkap Muhammad Sholeh, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKLPLH), kemarin(7/8).

Berbeda lagi jika incinerator tersebut digunakan limbah medis –sambung dia-. Artinya pemanfaatan alat tersebut bukan untuk pengelolaan sampah heterogen yang ada di tempat pembuangan akhir (TPA). Karena memang, pengelolaan sampah dengan cara pembakaran di TPA tidak diperbolehkan. “ Kemungkinan anggaran untuk pengadaan incinerator tersebut dialihkan ke dinas lain yang membidangi sampah medis tersebut,” katanya.

Sebelumya, Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak membenarkan perpres yang berkaitan dengan incinerator untuk pembakaran sampah telah dibatalkan lantaran dianggap tidak sesuai dengan undang-undang mengenai persampahan yang mengamanahkan pengelolaan sampah berada di hulu bukan di hilir (TPA). Namun, berbeda lagi jika incerator tersbeut digunakan pengelolaan limbah medis. “ Ini solusinya yang harus ditempuh, karena selama ini pengelolaan limbah medis harus dikirim keluar(di pihak ketigakan,red),” papar Emil.

Emil memperkirakan, keberadaan incinerator tersebut berguna untuk pengelolaan limbah non medis, sembari memastikan keamanan sebelum digunakan untuk mengolah limbah medis di Trenggalek. “ Ada yang bilang itu tidak boleh ditempatkan di TPA, karena itu melanggar aturan atau konsep sampah diolah di hulu. Nah ini akan lebih intensif kita bahas dengan LH provinsi,” kata Emil.

Diakui Emil, kegiatan untuk pengelolaan limbah medis di Trenggalek ini menelan biaya yang cukup banyak. Walaupun tidak sampai bermiliar-miliar, dia menyayangkan jika tidak ada upaya untuk mencoba mengolah limbah medis sendiri. “ Tapi memang persyaratannya tidak mudah,” jelas dia.

Sekedar diketahui, di situs resmi pemkab mengenai Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun anggaran 2017 dituliskan kegiatan pembangunan sarana prasarana incinerator dengan anggaran sekitar Rp 2,3 miliar. Anggaran tersebut berasal dari APBD 2017. Untuk keperluan tersebut dinas terkait(DPKLPH,red) mengadakan sejumlah kajian terkait kelayakan pembangunan sarana pengelolaan persampahan tersebut. (*)

(rt/muh/dre/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia