Kamis, 24 Aug 2017
radartulungagung
Kolom

Pilkada Wujudkan Clean and Clear Governance

Minggu, 06 Aug 2017 21:45 | editor : Didin Cahya FS

Oleh : Didin Cahya FS

Masyarakat berharap pada calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) yang bertarung pada Pilkada 2018 di Tulungagung, harus berlangsung  sesuai aturan. Sehingga menciptakan “ clean and clear governance” yang dapat membawa masyarakat Kota Marmer ini ke dalam perubahan lebih baik. Sebab inilah yang harus menjadi bagian visi masing-masing cabup dan cawabup untuk diperjuangkan melalui misi bersama, baik menjelang maupun sesudah pilkada.

Sudah patut dan seharusnya, cabup dan cawabup  yang terpilih  nanti, termasuk semua orang  yang berada di lembaga pemerintahan atau kemasyarakatan, terutama yang berkecimpung di dunia politik praktis di dalam parpol, memiliki kebersamaan  persepsi  tentang  masa depan Tulungagung yang menjadi  sasaran bersama.

Ada keinginan yang dipandang  sebagai cita-cita dirindukan masyarakat saat ini, adalah hadirnya sebuah realita masa depan yang semakin baik dari hari ini.

Di mana realita kehidupan yang diinginkan harus memiliki potensi untuk dapat terus menerus dikembangkan hingga 2023 nanti. Yakni sebuah pemerintahan yang bersih dan jelas pelaksanaan program di lapangan atau clean and clear governance, yang berarti mencerminkan martabat pemimpin.

Dengan realita kehidupan demikian, akan terjabar di berbagai janji dan gagasan sebagai isu-isu yang diusung cabup dan cawabup peserta pilkada nanti.

Terkait isu-isu nanti yang dikampanyekan, sebaiknya menyatu dengan visi yang menjadi sasaran kerinduan dan misi yang diemban bersama-sama untuk mencapai visi tersebut. Menyatunya isu-isu yang dikampanyekan dengan visi bersama tidak berarti isu-isu  harus sama secara substansi  maupun  redaksional.

Betapapun isu-isu yang dilontarkan selama masa kampanye  berbeda-beda, toh kesamaan visi di balik perbedaan itu menjadi kekuatan perekat masyarakat  yang berpartisipasi pada pilkada nanti.

Memang masyarakat boleh saja terpolarisasi di dalam kubu-kubu politik yang berbeda-beda, namun kesamaan misi yaitu pulihnya martabat pemimpin, yang diungkap melalui  isu-isu yang dikampanyekan  akan menutup peluang  dan kesempatan bagi timbulnya pertentangan sehingga memancing tindak kekerasan.

Sulit menggiring  atau menyeret masyarakat secara provokatif  untuk saling bentur dan saling rusuh  selama  masa kampanye.  Jika, kepentingan bersama yang tertuang dalam kesamaan visi cabup dan cawabup, tetap disadari dan dijadikan komitmen yang menggairahkan dan mengharukan.

Sementara pertanyaan ada pada konsep abstrak yang jauh dari realita. Dengan belum adanya perbaikan  bidang ekonomi, infrastruktur, pendidikan,   menjadi konsep gagal. Justru kenaikan harga pangan hingga sektor kerja yang sulit didapat, insfrastruktur banyak yang rusak, biaya pendidikan tetap mahal.

Maka evaluasi menjadi penting, karena masyarakat akan secara perlahan mengalami pencerdasan  dalam menentukan pilihan. Yang mana pilihan bersifat emosional akan ditinggalkan. Nama kebesaran tokoh yang menjadi ikon sebuah dukungan dan sebuah ideologi, tidak akan menjamin mendapatkan perolehan suara signifikan.

Di sisi lain, harapan sekaligus peringatan patut jadi perhatian cabup dan cawabup. Jejak rekam  atau track record, yang pernah menjabat (elit penguasa) masih belum dikatakan sempurna.

Jika kepentingan masyarakat dijadikan visi dan menjadi sasaran misi tidak tertanam dalam-dalam di hati dan pikiran para cabup dan cawabup, sehingga tidak membawa komitmen setia yang kokoh. Maka masa-masa penyelenggaraan pilkada tak ubahnya sebagai rutinitas lima tahun.

Karena itu pemerintah dan seluruh kekuatan politik dan masyarakat  wajib membangun dan memperkuat visi bersama yang dapat mengikat kebersamaan sebagai masyarakat Tulungagung. Ikatan kebersamaan  yang didasarkan pada komitmen setia kepada kebersamanan visi akan menawarkan  Tulungagung yang baru bersih, berwibawa. Itulah  yang dapat menggerakkan dan mengarahkan cabup dan cawabup pada pilkada nanti, agar benar-benar bersih, adil, berbudaya, sesuai dengan tatanan undang-undang.

Lebih penting lagi, sosialisasi menyangkut pilkada nanti perlu disampaikan pemerintah. Termasuk visi dan misi yang harus diemban bersama sehingga cabup dan cawabup yang terpilih sebagai awal untuk menata lebih baik dan berkepastian.

*)Penulis adalah anggota AJI Kediri dan wartawan Jawa Pos Radar Tulungagung.                                                                                                                                                                                                                                                       

(rt/did/did/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia