Kamis, 17 Aug 2017
radartulungagung
Politik

Suprihno : Alhamdulillah Dapat Rp 37,6 M

Kamis, 03 Aug 2017 09:11 | editor : Didin Cahya FS

BERMANFAT: Sisa kotak suara pada pileg lalu yang bakal digunakan Pilkada 2018 di Tulungagung.

BERMANFAT: Sisa kotak suara pada pileg lalu yang bakal digunakan Pilkada 2018 di Tulungagung. (CHORURROZAQ/RATU)

TULUNGAGUNG — KPUD Tulungagung boleh bernafas lega. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai pegangan untuk memanfaatkan anggaran daerah senilai sekitar Rp 37,6 miliar untuk Pilkada 2018 bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan di lapangan. Khususnya untuk honor panitia yang dibentuk dalam rangka kegiatan tertentu atau panitia adhoc, dan lain sebagainya. 

“ Alhamdulillah dana segitu, NPHD sendiri sudah diteken sejak 31 Juli lalu atau detik akhir penekenan,” kata Ketua KPUD Tulungagung Suprihno kemarin (2/8).

Dia mengaku, lega dengan proses pengesahan alokasi anggaran Pilbup Tulungagung tersebut. Sehingga KPUD bisa segera melakukan tahapan demi tahapan selanjutnya sesuai dengan jadwal yang teah ditetapkan. “ Apalagi tahapan sendiri sudah dimulai sejak Juni lalu,” jelasnya.

Prihno-sapaan akrabnya melanjutkan, dengan selesainya penandatanganan NPHD, pihaknya tinggal mempersiapkan banyak hal untuk Pilkada 2018. Seperti pendaftaran panitia adhoc, pemutakhiran data pemilih, pendaftaran calon, dan lain sebagainya. “Masih banyak yang harus dipersiapkan, meskipun pelaksanaan masih tahun depan,” ujarnya.

Pria ramah ini mengakui, salah satu tahap yang harus dirancang sejak dini adalah pemutakhiran data pemilih. Di mana pihaknya juga melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) agar pada akhir 2017 nanti data calon pemilih bisa segera terkumpul. “Untuk logistik pun sudah ada karena sisa pileg dan pilpres lalu masih layak digunakan,” tandasnya.

Sekadar diketahui, kebutuhan dan yang diajukan KPUD ke pemkab sebelumnya mencapai Rp 37,6 miliar. Dimana porsi terbanyak untuk pembayaran honor panitia ad hoc, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan  (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Komisi Pemungutan Suara (KPPS) yang mencapai Rp 23 miliar.

(rt/rak/did/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia