Jumat, 28 Jul 2017
radartulungagung
Trenggalek

Dispendukcapil Jemput Bola

Senin, 17 Jul 2017 10:40 | editor : Andrian Sunaryo

Seputar Kependudukan (Alwi/Radar Trenggalek)

TRENGGALEK- Dispendukcapil tidak hanya melayani di kantor, melainkan jemput bola kepada masyarakat. Yakni, bekerjasama dengan pemerintah desa untuk memperbaiki dokumen kependudukan. Cara itu dinilai cukup efektif, jika dilihat dari antusiasme masyarakat yang banyak saat kegiatan tersebut dilaksanakan. Kendati hal itu juga memaksa mereka menambah jam kerja hingga larut malam.

Menurut dia, kegiatan tersebut bisa melayani pembuatan Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran dan kematian, hingga perekaman geometri. Khusus untuk perekaman tersebut, masyarakat hanya mendapatkan surat keterangan sebagai pengganti KTP. “ ini ibarat kantor keliling, karena semua bisa dilayani selain pindah alamat. Karena, untuk itu membutuhkan proses yang berbeda,” katanya.

Namun demikian, pihaknya mengaku kegiatan tersebut hanya bisa berjalan ketika pemerintah desa menginisiasi kegiatan. Pasalnya, dari segi sosialisasi nyatanya pemerintah desa lebih efektif memberikan pemahaman kepada masyarakat. Selain itu, yang mengetahui ada tidaknya perubahan dokumen kependudukan di masyarakat adalah pemerintah desa yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. “  Selain itu, anggaran kami juga terbatas, namun yang jelas untuk pelayanan itu semua tidak ditarik biaya,” imbuhnya.

Dari pantauan Koran ini, kegiatan tersebut memang pernah dilakukan, seperti di Desa Kamulan Kecamatan Durenan, jumat (14/7) lalu. Ratusan orang berjubel di balai desa tersebut untuk meng-upgrade dokumen kependudukan mereka. Kebanyakan dari mereka merubah dan membuat kartu keluarga baru. “Mungkin karena dekat, mereka tidak harus ke kota makanya antusias,” ungkap salah seorang perangkat desa yang mengaku bernama Tajudin.

Dikatakan dia, saat ini dokumen kependudukan tersebut sangat penting untuk disesuaikan. Mulai dari keperluan bidang pendidikan hingga program pemerintah, menuntut kesesuaian dokumen satu dengan yang lainnya. Padahal dilapangan masih banyak ditemui ada yang tidak cocok, misalnya antara kartu tanda penduduk dengan kartu keluarga dan dokumen-dokumen lainnya. “ Banyak juga nama atau alamatnya yang salah eja, sehingga harus dibenarkan,” katanya. 

(rt/muh/dre/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia