Kamis, 17 Aug 2017
radarsurabaya
Sidoarjo

Pemutakhiran DPT Pilgub Masih Terkendala E-KTP *41 Ribu Warga Belum Re

41 Ribu Warga Belum Rekam Data

Sabtu, 12 Aug 2017 09:07 | editor : Lambertus Hurek

CARI SOLUSI: Kepala Dispendukcapil Sidoarjo Medi Yulianto saat memaparkan kendala pemutakhiran DPT pilgub kepada KPU Sidoarjo dan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah di Pendapa Delta Wibawa, Jumat (11/8).

CARI SOLUSI: Kepala Dispendukcapil Sidoarjo Medi Yulianto saat memaparkan kendala pemutakhiran DPT pilgub kepada KPU Sidoarjo dan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah di Pendapa Delta Wibawa, Jumat (11/8). (SURYANTO/RADAR SIDOARJO)

KOTA-Tahapan pemilihan gubernur (pilgub) 2018 mulai digulirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo. Kemarin (11/8), KPU menggelar rapat koordinasi bersama bupati, camat, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Pendapa Delta Wibawa.

Ketua KPU Sidoarjo Zainal Abidin menjelaskan, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan jelang pilgub. Salah satunya adalah pemutakhiran data pemilih. Pilgub 2018 ini hanya diikuti penduduk yang sudah rekam KTP elektronik (e-KTP).

Menurut Zainal, di Kabupaten Sidoarjo masih banyak warga yang belum melakukan perekaman e-KTP. Bahkan, masih ada masyarakat yang menggunakan KTP biasa. Selain itu, ada masyarakat yang belum memiliki surat keterangan (suket) yang dikeluarkan oleh dispendukcapil. "Mereka ini tidak bisa masuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap)," ujar Zainal.

Untuk itu, dalam rapat koordinasi kemarin, Zainal meminta kepada dispendukcapil untuk segera menuntaskan masalah warga yang belum melakukan perekaman. Tahapan pemutakhiran data pemilih akan dilaksanakan pada 20 Januari 2018. "Ada waktu lima bulan untuk menuntaskan ini," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Sidoarjo Medi Yulianto mengatakan, dalam semester pertama ada 404.095 warga yang belum rekam e-KTP. Namun, ketika dilakukan pembersihan, ternyata saat ini ada 41.153 warga yang belum rekam. Yakni 3,03 persen dari total wajib KTP sebanyak 1.353.899 jiwa.

Dia melanjutkan, pembersihan yang dimaksud adalah memastikan bahwa satu orang memiliki satu KTP. Selama ini masih banyak terdeteksi data ganda. Satu orang tercatat di dua alamat. Selain itu, ada warga yang sudah meninggal tetapi tidak membuat akta kematian di dispendukcapil. "Sehingga datanya masih ada dan dianggap hidup," kata Medi.

Melihat masih banyaknya warga yang belum rekam e-KTP, dispendukcapil berupaya untuk mempercepat perekaman. Yakni dengan jemput bola perekaman di desa, langsung rekam bagi warga yang pindah datang, pembuatan suket via e-mail dari kecamatan, dan  pelayanan 3 in 1.

Medi optimistis dalam waktu lima bulan 41 ribu wajib KTP sudah melakukan perekaman agar bisa masuk DPT. Dia menargetkan, dalam satu bulan dilakukan 11.219 perekaman. "Dengan begitu, dalam lima bulan sudah tuntas," pungkasnya. (nis/rek)

(sb/rek/rek/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia