Senin, 24 Jul 2017
radarsurabaya
Sidoarjo

Pulau Lusi (Lumpur Sidoarjo) sebagai Destini Wisata Baru Sidoarjo

Sabtu, 15 Jul 2017 19:31 | editor : Abdul Rozack

JABON - Sebelum dibubarkan pada 14 Maret 2017, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sudah menyerahkan Pulau Lusi (Lumpur Sidoarjo) di Dusun Tlocor, Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon, kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sejak itu pulau yang lebih dikenal warga sebagai Pulau Sarinah itu masih kurang terurus.

Angka kunjungan wisatawan ke pulau reklamasi lumpur Sidoarjo itu pun menurun. “Objek yang bisa dinikmati di sana kurang menarik. Yang ada cuma hutan bakau saja. Itu pun tidak terawat. Beda dengan wisata mangrove di Surabaya,” kata Wahyu Hidayat, warga Gedangan, pekan lalu. 

Tak hanya masyarakat umum. Mantan pejabat BPLS sendiri pun prihatin melihat kondisi Pulau Lusi tersebut. Pasalnya, gazebo dan beberapa fasilitas yang dulu dibangun dan digunakan BPLS kini mangkrak.

“Ada perasaan prihatin mengingat gazebo itu telah merekam banyak kegiatan BPLS dan para pengunjung dari dalam dan luar negeri. Yah, gazebo BPLS itu menjadi museum alam,” tulis mantan Wakil Kepala BPLS Prof Hardi Prasetyo.

Doktor lulusan Amerika Serikat itu berharap, Pulau Lusi bisa menjadi laboratorium alam dan pusat studi mangrove di Jawa Timur. Sebab, panen ikan di situ cukup berhasil. Tanaman bakau pun sudah berkembang luar biasa. “Jadi, tinggal dikembangkan dan dilanjutkan saja,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, mengakui kegiatan wisata di Pulau Lusi belum terkelola dengan baik. Sebab, pulau itu awalnya tidak didesain sebagai destinasi wisata. Nantinya, KKP bekerja sama dengan Pemkab Sidoarjo dan masyarakat akan mengelola Pulau Lusi sebagai Kawasan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM).

“Wisata berwawasan lingkungan dengan tema pemanfaatan, penelitian, dan pembelajaran serta pelestarian mangrove,” ujarnya. Menurut Brahmantya, proses serah terima aset dari BPLS kepada KKP telah dirintis sejak 2015.

Namun, proses tersebut memakan waktu yang cukup lama karena beberapa kendala administrasi terkait penilaian aset pulau serta pengurusan kepemilikan atas tanah. Sehingga baru teralisasi secara resmi pada awal 2017. Saat ini di Pulau Lusi sudah dibangun sejumlah fasilitas. Di antaranya, jalur pedestrian, tracking mangrove, gazebo, menara pandang, kantor pengelola, rumah genset, toilet dan instalasi pengolahan air. “Tapi pengelolaan vakum tahun 2016 karena menunggu kejelasan status proses alih fungsi lahan Pulau Lusi dari BPLS kepada KKP,” ujarnya.  (vga/rek)

(sb/rek/jek/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia