Jumat, 21 Jul 2017
radarsurabaya
Surabaya

Dewan Tolak Rencana Penurunan Pajak RHU

Jumat, 14 Jul 2017 05:30 | editor : Abdul Rozack

SASARAN PAD: Penggerebekan sebuah tempat karaoke di kawasan Surabaya pusat yang dilakukan aparat, beberapa waktu lalu. Keberadaan RHU yang menjamur di Surabaya membuat dewan menyangsikan niat pemkot untuk menurunkan pajak tempat hiburan malam ini.

SASARAN PAD: Penggerebekan sebuah tempat karaoke di kawasan Surabaya pusat yang dilakukan aparat, beberapa waktu lalu. Keberadaan RHU yang menjamur di Surabaya membuat dewan menyangsikan niat pemkot untuk menurunkan pajak tempat hiburan malam ini. (Dokumen Radar Surabaya)

SURABAYA-Rencana penurunan pajak Rekreasi Hiburan Umum (RHU) terus mendapat penolakan. Terbaru, penolakan disampaikan Ketua Komisi B (keuangan) DPRD Surabaya, Mazlan Mansyur.

Mazlan menegaskan, sebagai komisi yang salah satu tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) mengawasi masalah pendapatan daerah, dirinya tidak sepakat dengan rencana penurunan pajak tersebut. "Sekarang saja pajaknya masih banyak kebocoran, kok malah mau diturunkan. Ini kan aneh," tegas Mazlan Mansyur, Kamis (13/7).

Mazlan mengingatkan, penurunan pajak RHU akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD Kota Surabaya. Padahal pajak dari sektor tersebut selama ini tidak bisa disentuh sepenuhnya. 

Selama ini pajak yang dibayarkan tempat RHU kepada pemkot hanya berasal dari tiket pengunjung. Sedangkan transaksi di dalamnya seperti penjualan makanan dan minuman tidak pernah ditarik. "Pajak yang dibayarkan hanya dari tiket masuk. Sementara setiap transaksi yang di dalam RHU tidak ditarik pajak," ujarnya.

Menurut Mazlan, dengan model transaksi jual beli makan dan minuman yang menyerupai di restoran, semestinya pengusaha RHU juga dikenakan pajak restoran. "Pajak dari sektor itulah yang selama ini tidak disentuh," cetus Mazlan.

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengungkapkan rencana penurunan pajak bermula dari keluhan dari pengusaha RHU. Para pengusaha berdalih saat ini kondisinya sedang lesu. "Orang masuk ke sana itu buat senang-senang. Jadi, kalau pengusaha berdalih lesu itu tidak masuk akal," sarannya.

Ditanya apakah rencana penurunan pajak RHU merupakan pesanan dari pengusaha, politisi senior ini enggan menjawab. Menurutnya, benar tidaknya adanya pesanan bisa dilihat dari alasan penurunan pajak itu. "Kalau alasan penurunan hanya karena lesu, bisa jadi rencana penurunan pajak ini ada sesuatu di belakangnya. Itu yang perlu dicari tahu," tandas Mazlan.

Hal senada juga dikatakan Syaifudin Zuhri, ketua Komisi C DPRD Surabaya asal Fraksi PDIP, yang mengatakan akan segera menggelar rapat intern fraksi terkait materi penurunan pajak RHU yang saat ini masuk dalam draft raperda pajak daerah. “Itu gimana kok bisa seperti itu, ayo nanti kita rapat intern (fraksi) untuk menyikapi masalah ini,” sahutnya.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Junaedi berpendapat bahwa pajak merupakan PAD. “Ini saya tidak sepakat, sebab ada beberapa penurunan objek pajak di beberapa sektor yang akan dilakukan oleh Pemkot Surabaya melalui draft raperda yang saat ini sedang dibahas oleh pansus. Ini harus dikaji ulang karena merupakan PAD, dan pajak itu sifatnya mengikat,” ujarnya.

Junaedi mengaku kaget dan geregetan setelah membaca materi raperda tersebut. Bagaimana tidak, dalam draft raperda pajak daerah memuat rencana penurunan nilai pajak di antaranya, untuk kontes kecantikan dari nilai awal 35 persen menjadi hanya 10 persen. Demikian juga dengan pajak untuk diskotek, karaoke dewasa, panti pijat, klub malam dan sejenisnya, dari nilai awal 50 persen, akan diturunkan menjadi 20 persen.

“Soal indikasi, saya tidak ke sana. Saya berusaha untuk berfikir positif. Sebab hal ini baru terjadi saat dibahas di Komisi A, saya juga belum tahu, ini inisiatif siapa, pemkot atau pansus. Padahal di sektor lain ada peningkatan, salah satunya di sektor parkir,” tegasnya.

Junaedi berharap agar sebaiknya pembahasan raperda pajak daerah kembali melakukan kajian ulang, kalau memang tidak bisa menaikkan. Paling tidak tetap atau disamakan dengan yang sebelumnya. “Jangan malah diturunkan, ini janggal dan bukan tidak mungkin akan menuai masalah baru,” ucapnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan kota,  Irwanto Limantoro , menyebut langkah penurunan pajak untuk RHU seperti kontes kecantikan, diskotek, karaoke dewasa, panti pijat, klub malam dan sejenisnya, adalah tindakan yang aneh.

Jika dilatarbelakangi sikap pro terhadap pengusahanya, Irwanto mengatakan bahwa niat untuk menurunkan nilai pajak dianggap sikap yang nanggung. 

“Kalau memang niatnya seperti itu, ya nanggung, kenapa tidak dibebaskan sekalian, supaya Kota Surabaya menjadi Kota Hiburan. Dan jangan-jangan ini juga mengarah kepada bebasnya RHU saat bulan Ramadan, tambah kacau lagi,” ulasnya

Tidak hanya itu, pengurus DPC Partai Demokrat Surabaya ini juga berpendapat, kalau niatnya membantu masyarakat, yang layak diturunkan itu justru pajak makanan dan minuman, karena dampaknya akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi.“Ya ini memang aneh, karena kita mengetahui bahwa hasil PAD dari sektor hiburan cukup besar,” tandasnya.

Bahkan ia mempertanyakan kenapa usulan penurun pajak RHU ini sampai bisa lolos di pembahasan pansus yang saat ini dilaksanakan oleh Komisi A DPRD Surabaya. 

“Kalau sampai hal ini benar-benar terjadi, saya menganggap sebagai preseden buruk untuk Kota Surabaya. Karena pertumbuhan RHU tidak akan bisa dikendalikan," tutupnya.

Untuk diketahui, dalam draft raperda pajak daerah memuat rencana penurunan nilai pajak di beberapa sektor, yakni untuk kontes kecantikan dari nilai awal 35 persen menjadi hanya 10 persen. Demikian juga dengan pajak untuk diskotek, karaoke dewasa, panti pijat, klub malam dan sejenisnya, dari nilai awal 50 persen, akan diturunkan menjadi 20 persen. (jar/no)

(sb/jar/jek/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia