Jumat, 28 Jul 2017
radarsemarang
Radar Semarang
Pembangunan Rel Ganda

Tuntut Ganti Rugi, Warga Bulu Lor Tempuh PK

Minggu, 16 Jul 2017 10:32 | editor : M Rizal Kurniawan

BERI PENDAMPINGAN:Pengumpulan berkas persiapan Peninjauan Kembali (PK) didampingi Peradi Semarang pimpinan Theodorus Yosep Parera dirapatkan di kediaman Susilo.

BERI PENDAMPINGAN:Pengumpulan berkas persiapan Peninjauan Kembali (PK) didampingi Peradi Semarang pimpinan Theodorus Yosep Parera dirapatkan di kediaman Susilo. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG-Sedikitnya ada 52 warga RW 2 Bulu Lor, Semarang Utara, akan terus berjuang untuk memperoleh keadilan dan hak ganti rugi, setelah empat tahun lebih PT Kreta Api Indonesia (KAI) tak kunjung memberikan, terkait pembangunan rel ganda perlintasan Kereta Api di wilayah tersebut.

Atas masalah tersebut, para warga Bulu Lor mempercayakan sepenuhnya kuasa kepada DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Semarang pimpinan Theodorus Yosep Parera, saat ini pengumpulan data dan berkas untuk menempuh Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri (PN) Semarang mulai dikumpulkan di kediaman Susilo, Minggu (16/7/2017).

Dalam pertemuan itu, Ketua Peradi Semarang, Theodorus Yosep Parera didampingi sejumlah pengurusnya menyebutkan, ada 3 hal penting yang harus diketahui warga, pertama dampak memberikan hidup secara terhormat, yakni jangan pernah sekali-kali menggangu hak dan kepentingan orang lain, untuk itu perlunya memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya.

"Sudah jelas bahwa rumah Indonesia milik kita, jadi Negara melalui pemerintah, baik Presiden, gubernur, bupati, wali kota dan PT KAI juga wajib melayani rakyat," kata Yosep sembari mengutip penjabaran Pancasila.

Menurutnya, setelah membaca putusan kasus tersebut, ada satu lagi langkah upaya hukum yang bisa diajukan warga, yakni ada bukti baru dan ada kekhilafan hakim. Pihaknya melihat ada pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan warga. 

"Seharusnya tidak memiliki sertifikatpun kalau warga bayar PBB, maka sudah sudah bisa dikatakan sebagai penghuni. Kami akan ajukan PK atas kasus ini, yang jelas baik atas nama organisasi maupun kantor advokat saya siap mendampingi," paparnya dihadapan warga Bulu Lor. 

Yosep menegaskan, seluruh tanah di bumi ini digunakan untuk kepentingan rakyat. Apalagi tanah memiliki fungsi sosial, sehingga Negara dalam hal ini PT KAI mempunyai kewajiban untuk ganti sesuai harga tanah tersebut. Salah satu alasan kenapa akan diajukan PK itu dikatakan Yosep, sila kelima Pancasila sudah menyebutkan adalah Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Maka sudah seharusnya, seluruh aparatur pemerintahan wajib melayani rakyat. Sekalipun tanah ini awalnya milik PT KAI seharusnya wajib mengganti kerugian, atau menyediakan tempat tinggal sesuai yang diinginkan warga," tandasnya.

Sementara itu, Koordinator 52 warga Bulu Lor, Tri Haryono mengklaim sebenarnya warga juga memiliki keabsahan berupa sertifikat yang dimiliki 51 Kepala Keluarga (KK), namun dari jumlah itu tinggal 22 warga lagi yang belum mendapatkan. Bahkan hingga saat ini, diakui Tri sejumlah rumah yang tersisa sudah rentak-retak akibat adanya pembangunan rel tersebut.

Secara garis besar dikatakannya ada 4 permasalahan yang dialami warga, pertama terkait masalah eksekusi ilegal yang dilakukan PT KAI Daop IV Semarang, pada 1 November 2013 baik gugatan, banding hingga kasasi. Kedua terkait ganti rugi warga belum dapat sepeserpun. Menurutnya yang diterima warga hanya uang paku dan kerohiman, sehingga bukan uang ganti rugi. Ketiga terkait masalah kerusakan rumah saat pembangunan rel ganda sudah selesai dibangun, karena hingga 3 tahun setelah rel ganda berfungsi rumah warga yang terkena dampak banyak yang retak-retak.

"Keempat dari dulu sampai saat ini warga sudah bayar pajak, tapi sertifikat belum juga dikeluarkan," kata10:23:34 Tri dalam pengumpulan berkas itu. 

(sm/jks/zal/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia