Jumat, 21 Jul 2017
radarmojokerto
Mojokerto

Hari Pertama Sekolah, SD-SMP Negeri Kekurangan Siswa

Senin, 17 Jul 2017 10:22 | editor : Mochamad Chariris

Ilustrasi

Ilustrasi (Jawapos.com)

MOJOKERTO - Hari pertama tahun ajaran baru 2017/2018 ini diwarnai dengan banyaknya sekolah yang belum terpenuhi pagu. Tak hanya di jenjang sekolah menengah, kekurangan pagu juga terjadi di jenjang pendidikan dasar.

Sebagaimana yang terjadi pada jenjang SMP negeri di Kabupaten Mojokerto. Dibukanya kembali PPDB gelombang dua pada (11/7) lalu, nyatanya belum mampu menutupi kekurangan pagu yang ada. Dari 16 lembaga yang membuka pendaftaran tanpa zona tersebut, masih ada 11 SMP yang masih belum terpenuhi.

”Hanya 5 lembaga saja yang sudah terpenuhi,’’ ungkap Kabid Pendidikan Dasar Dispendik Kabupaten Mojokerto, Sumarsono. Sedangkan 11 lembaga lainnya dipastikan akan memulai tahun ajaran baru ini dengan kekurangan jumlah siswa.

Seperti yang terjadi di SMPN 2 Trawas. Dari 70 kursi yang dibuka di gelombang dua, hanya mampu menyerap dua siswa saja. Sumarsono menyebutkan, Dispendik tidak akan membuka pendaftaran lagi untuk pemenuhan pagu. Pasalnya, mulai hari ini, sebanyak 37 SMP secara serentak akan melaksanakan PLS. Dari jumlah tersebut, 26 sekolah pagu sudah memenuhi pagu. ’’Di gelombang dua yang terpenuhi di SMPN 1 Mojosari, SMPN 2 Bangsal, SMP 2 Sooko, SMPN 1 dan 2 Gondang,’’ tandasnya.

Sementara itu, tahun ajaran ini jenjang SDN di Kota Mojokerto juga mengalami kekurangan pagu. Dispendik setempat mencatat, masih ada 12 lembaga yang masih kursinya belum terpenuhi. Secara keseluruhan terdapat 63 kursi yang masih kosong.

Kekurangan terbanyak terjadi di SDN Mentikan 6 yang masih menyisakan 19 kursi kosong. Pasalnya, dari 28 pagu yang disediakan, masih terisi 9 siswa saja. Kondisi yang sama juga terjadi di SDN Kauman 1, dari 28 kursi yang dibuka hanya terisi separonya saja, yakni 14 siswa.

Kepala Dispendik Kota Mojokerto, Novi Rahardjo, menjelaskan, pembukaan gelombang dua PPDB telah ditutup. Sejak pengumuman resmi (11/7) lalu, dari 52 lembaga SDN, terdapat 40 lembaga yang mampu memenuhi pagu. ’’Itu sudah upaya maksimal kita, hanya kondisinya yang memang seperti itu (kurang pagu),’’ ulasnya.

Padahal, kata dia, pada penerimaan gelombang dua, pihaknya sudah menerbitkan surat edaran (SE) agar sekolah bisa menerima siswa lintas zonasi. Novi menyatakan, pihaknya tidak akan membuka pendaftaran lagi untuk pemenuhan pagu.

Namun, bagi siswa yang belum mendapat kesempatan mendapat bangku sekolah. Pihaknya tetap membuka peluang bagi calon siswa untuk masuk ke lembaga yang masih kekurang pagu. ’’Orang tua bisa datang ke dinas (dispendik, Red), nanti kami akan memohonkan ke Pak Wali (Mas’ud Yunus, Red),’’ terangnya.

Meski demikian, syarat dan ketentuan tetap berlaku seperti pada PPDB sebelumnya. Artinya, sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku. Yakni batasan usia untuk bisa masuk kelas 1 SD  minimal harus 6 tahun per 1 Juli 2017. ’’Jika di bawah 6 tahun boleh asalkan dia merupakan anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata,’’ urainya.

Hal tersebut harus dibuktikan dengan adanya rekomendasi dari psikolog. ’’Sementara masih untuk warga kota saja. Selanjutnya, tergantung bagaimana kebijakannya Pak Wali,’’ pungkasnya.

(mj/ram/ris/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia