Kamis, 24 Aug 2017
radarmadura
Politik Pemerintahan

Pasca OTT KPK, Pemkab ”Amankan” Seluruh APBDes

Minggu, 13 Aug 2017 14:58 | editor : Abdul Basri

Anggota Divisi Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan Internal Satgas DD Kemendes PDTT Mashudi.

Anggota Divisi Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan Internal Satgas DD Kemendes PDTT Mashudi. (Radar Madura/JawaPos.com)

PAMEKASAN – Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT), Pemkab Pamekasan bereaksi. Pemkab meminta seluruh kepala desa (Kades) mengumpulkan dokumen APBDes.

Permintaan dokumen APBDes dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan. Kades diminta menyetor kopian dokumen yang berisi program-program pembangunan yang sumber pendanaannya menggunakan dana desa (DD).

Tanpa menanyakan lebih detail, 178 Kades se-Pamekasan mengumpulkan dokumen APBDes. Hingga Sabtu (12/8), Kades belum mengetahui secara pasti akan digunakan untuk keperluan apa dokumen anggaran desa tersebut.

”Saya tidak tahu untuk apa APBDes itu dikumpulkan. Karena diminta, langsung saya kumpulkan. Sepertinya semua Kades sudah mengumpulkan dokumen APBDes ke dinas beberapa waktu lalu,” kata Kades yang meminta tidak disebutkan namanya Sabtu (12/8).

Pengumpulan dokumen APBDes diakui Kepala DPMD Pamekasan Ach. Faisol. Menurut dia, pengumpulan dokumen penting tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan OTT yang dilakukan KPK awal Agustus lalu.

Pemkab mengumpulkan APBDes dalam rangka menyambut Satgas DD Kemendes PDTT yang datang ke Pamekasan. Pemkab khawatir satgas bentukan Presiden Jokowi itu meminta dokumen APBDes.

Dia memastikan, pengumpulan dokumen itu murni untuk menyambut satgas DD, bukan terkait OTT KPK. ”Karena takut diminta oleh satgas, makanya kami kumpulkan. Ingat ya, tidak ada sangkut pautnya dengan OTT,” tegas dia.

Dihubungi, Anggota Divisi Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan Internal Satgas DD Kemendes PDTT Mashudi mengaku tidak pernah meminta APBDes kepada  Pemkab Pamekasan. Pihaknya mengkroscek dokumen tersebut di tiap desa yang dikunjungi.

Mashudi mengatakan, pada awal tahun, biasanya pemkab sudah mengantongi APBDes. Sebab, dokumen tersebut sebagai persyaratan pencairan DD. ”Tidak ada permintaan APBDes kepada pemerintah daerah. Kami langsung mengecek (APBDes) di tiap desa,” tandasnya.

(mr/pen/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia