Sabtu, 29 Jul 2017
radarmadiun
Ponorogo

TPA Kurang Luas, Ponorogo Terancam Gagal Raih Adipura 

Senin, 17 Jul 2017 15:00 | editor : Budhi Prasetya

Wacana perluasan TPA Mrican, Jenangan belum klir hingga kini. 

Wacana perluasan TPA Mrican, Jenangan belum klir hingga kini.  (Asta Yanuar/Radar Ponorogo)

PONOROGO - Pemerintah Kabupaten Ponorogo harus berlapang dada jika seandainya gagal meraih piala Adipura tahun ini. Pun, pemkab harus mengevaluasi lantaran sudah mencetak hattrick (tiga kali) gagal meraih adipura beruntun. 

Indikasi kegagalan keempat mengemuka setelah Pemkab Ponorogo tidak mendapat undangan verifikasi tim penilai lambang supremasi di bidang kebersihan itu. 

‘’Kalau tidak mendapat undangan (verifikasi) dari Kementerian Lingkungan Hidup, kecil kemungkinan dapat adipura,’’ kata Kabid Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Henry Indra Wardana, Sabtu (15/7).

Verifikasi merupakan lanjutan penilaian tahap pertama Maret lalu. Pemkab, lanjutnya, mendapat nilai bagus saat penilaian pertama. Utamanya, sisi kebersihan dan keindahan kota. 

Total nilai yang didapat di atas passing grade 75. Namun, pemkab jeblok pada penilaian tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Mrican. 

‘’Aturan terbaru adipura mewajibkan TPA sampah harus di atas standar nilai. Kalau semua bagus tetapi TPA-nya jelek kemungkinan besar gagal,’’ ujarnya sembari menyebut TPA jadi indikator penting penilaian. 

Henry menyebut TPA Mrican, Jenangan, hanya mendapat 68 poin. Padahal, minimal harus 75 poin. Penyebabnya, mulai luas lahan hingga sistem pengolahan sampah. Luasnya hanya 2,8 hektare. 

Padahal, kententuan pemerintah pusat minimal empat hektare. Proses perluasan acap gagal. Selain itu, sistem pengolahan masih semi sanitary landfiil. Sedang, syarat adipura full sanitary landfiil. 

‘’Agar dapat menerapkan full sanitary landfiil luas minimal harus empat hektare,’’ terangnya.

Sekdakab Ponorogo  Agus Pramono menyebut rencana perluasan lahan TPA sudah mengemuka sejak beberapa tahun silam. Bahkan, pemkab sudah sempat menganggarkan. 

Namun, terpaksa menjadi silpa lantaran aturan pusat melarang pemkab melakukan pengadaan tanah. Sebaliknya, pengadaan langsung dari pusat. Sekda menyebut aturan berubah kembali. 

‘’Pemkab boleh melakukan pengadaan tanah. Makanya duitnya sedang kami siapkan,’’ ujarnya sembari menyebut terlanjur tidak mengganggarkan tahun ini. 

(mn/agi/sib/JPR)

 TOP
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia