Sabtu, 22 Jul 2017
radarjogja
Jogja

Ijazah Ditahan karena Belum Lunas

Sabtu, 15 Jul 2017 12:09 | editor : Jihad Rokhadi

BUTUH KERINGANAN: Heri Yanto menunjukkan surat keterangan tidak mampu dan rincian kekurangan biaya sekolah anaknya di SMP Muhammadiyah 5 Jogja

BUTUH KERINGANAN: Heri Yanto menunjukkan surat keterangan tidak mampu dan rincian kekurangan biaya sekolah anaknya di SMP Muhammadiyah 5 Jogja (HERU PRATOMO)

JOGJA – Praktik penahanan ijazah oleh sekolah masih terjadi di Kota Jogja. Meskipun pemerintah melarangnya. Hal itulah yang membuat Heri Yanto pusing tujuh keliling. Bagaimana tidak, saat dia disibukkan mencarikan sekolah bagi anak kedua dan ketiganya yang akan masuk SMK dan SMP, warga Sindurejan RT 48/RW 10, Patangpuluhan, Wirobrajan, itu dipusingkan mengurus ijazah putra pertama dan keduanya yang masih ditahan pihak sekolah masing-masing.

“Maaf mas, susah ya cari saya. Ini handphone juga sudah jadul, dikareti, saking mumete,” keluh Heri menyambut Radar Jogja di rumah kontrakanya kemarin (14/7).

Rumah kontrakan Heri berada di pemukiman padat dekat Sungai Winanga. Heri mengibaratkan handphone-nya yang diikat karet gelang dengan kondisinya saat ini yang sedang bingung.

Dikatakan, ijazah putra pertamanya, Bima Ilham Firnando, masih ditahan SMK 3 Kota Jogja. Sedangkan ijazah milik putra keduanya, Satria Nur Alam, belum diberikan oleh SMP Muhammadiyah 5 Jogja.

Menurutnya, kedua sekolah tersebut memiliki alasan senada, sehingga belum melepaskan ijazah Bima dan Satria. Karena Heri belum melunasi biaya administrasi sekolah. “Padahal saya sudah melampirkan surat keterangan tidak mampu dan ada jaminan dari Dinas Pendidikan Kota Jogja. Tapi (ijazah) itu tetap belum diberikan,” ungkapnya memelas.

Heri mengetahui ijazah Bima akan ditahan sebelum ujian nasional. Saat itu dirinya dipanggil pihak sekolah untuk menyelesaikan biaya administrasi. Supaya kartu ujian nasional bisa diterbitkan. Kendati demikian, Bima akhirnya tetap bisa mengikuti ujian meski urusan administrasi belum rampung. “Anak saya tetap dapat ikut ujian. Tapi sebelum lunas ijazah akan ditahan dulu,” bebernya.

Di SMK 3 Heri diminta menyelesaikan biaya administrasi sebesar Rp 3 juta. Sementara di SMP Muhamadiyah 5 Jogja tanggungan yang harus dilunasi Rp 8 juta. Untuk pelunasan di SMP Muhammadiyah 5 Jogja Heri mendapat bantuan keringanan dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Jogja sebesar Rp 3 juta. Bantuan tersebut bukan dalam bentuk uang tunai.

Tapi surat yang ditujukan untuk kepala SMP Muhammadiyah 5 Jogja. “Kekurangan Rp 5 juta masih dicarikan pinjaman ke teman. Itu belum termasuk Rp 300 ribu untuk perpisahan siswa,” jelas pria 45 tahun itu.

Heri terpaksa mengurus surat keterangan tidak mampu karena dirinya bukan lagi termasuk warga pemegang kartu menuju sejahtera (KMS). Tiga tahun lalu KMS miliknya dicabut. Salah satu penyebabnya karena dia pindah rumah dari Bangunrejo, Tegalrejo ke Sindurejan. Padahal Heri termasuk keluarga penerima program keluarga harapan (PKH) maupaun program Indonesia Pintar (PIP).

Meski bukan pemegang KMS, anak ketiganya, Diah Ayu, diterima di SMPN 11 Jogja melalui jalur reguler. “Kebetulan nilainya tinggi 24,” katanya. Diterimanya Diah di SMPN 11 Jogja memang sedikit bisa melegakan beban pikiran Heri.
Namun, saat ini dia masih harus berjuang menebus ijazah Satria dan Bima. Terlebih Satria telah diterima di SMKN 1 Kasihan, Bantul. Tak adanya ijazah SMP membuatnya mengalami kendala untuk daftar ulang. “Sementara pakai surat keterangan lulus (SMP),” jelas Heri.

Belum lagi soal biaya. Heri harus menyediakan uang Rp 2,6 juta untuk daftar ulang di SMKN 1 Kasihan. “Sudah dibayar separo tapi belum dapat seragam,” lanjutnya.

Sedangkan untuk menebus ijazah putera sulungnya, Heri masih terus mencari pinjaman orang lain. Saat ini Bima sedang mengikuti pelatihan di balai latihan kerja. “Nggak tahu juga, tanpa ijazah apa bisa untuk melamar kerja,” ujarnya setengah bertanya.

Heri mengaku, pekerjaannya sehari-hari sebagai buruh harian tak cukup untuk menutup kebutuhan biaya sekolah anak-anaknya. Meskipun istrinya membantu cari penghasilan tambahan di kantin TVRI.
Kendati demikian, dia bertekad mengusahakan pendidikan yang terbaik bagi empat anaknya. “Kebetulan anak-anak punya semangat sekolah yang tinggi,” ucapnya.

Terpisah, Kepala Disdik Kota Jogja Edi Heri Suasana menegaskan, praktik menahan ijazah tidak diperbolehkan. Apalagi berkaitan dengan biaya sekolah “Mboten pareng mas,” tulis Edi melalui layanan WhatsApp.

Sekretaris Disdik Budi Santosa Asrori menambahkan, sekolah tidak boleh mencampur aduk urusan pembiayaan sekolah dengan pemberian ijazah peserta didik. Ijazah wajib diberikan pada peserta didik setelah merampungkan tiap jenjang pendidikan. Untuk warga Kota Jogja, lanjut dia, sudah ada mekanisme bantuan pendanaan dari pemkot. Itu setelah melalui proses verifikasi oleh dinas sosial. “Kalau sudah ada bantuan pembiayaan dari Pemkot Jogja ya dianggap selesai,” katanya..

(rj/ong/ong/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia