Kamis, 17 Aug 2017
radarbromo
Politik

Maju Pilkada, Bupati Tak Akan Lakukan Mutasi

Selasa, 08 Aug 2017 09:05 | editor : Radfan Faisal

(Ilustrasi)

BANGIL - Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan mengatakan, soal mutasi menjadi hak bupati. Namun, jika memang ada larangan, bupati menurutnya, akan mengikuti aturan tersebut. “Aturan itu dibuat agar tidak ada kebijakan yang sifatnya politis. Sehingga, jelang pilkada dilarang ada mutasi,” terangnya.

Pemkab sendiri terakhir melakukan mutasi pada 28 Juli lalu. Ada sekitar 188 pejabat yang masuk gerbong mutasi. Apakah akan ada mutasi setelah 11 Agustus 2017? Nasir menyerahkan sepenuhnya pada bupati. Yang pasti, sejauh ini sejumlah posisi menurutnya tidak ada kekosongan. “Eselon II memang ada yang pensiun, yakni Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), tapi sudah diisi Plt,” katanya.

Bupati Irsyad sendiri hampir pasti maju dalam Pilkada 2018 mendatang. DPC PKB Kabupaten Pasuruan akan mengusung Irsyad Yusuf sebagai calon bupati. Hal itu ditegaskan Sekretaris DPC PKB Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan. Kepastian itu seiring dengan restu dari DPP PKB.

“Oleh DPP, Gus Irsyad dianggap memiliki model kepemimpinan yang khas. Beliau dianggap berhasil memimpin Kabupaten Pasuruan dan menjaga hubungan dengan santri, NU, maupun pesantren dengan baik. Bahkan, dengan lembaga parlemen juga stabil dan tidak ada gejolak,” bebernya.

Otomatis Irsyad  harus menanggalkan sementara kursinya saat memasuki masa kampanye. Masa kampanye sendiri dijadwalkan KPU Kabupaten Pasuruan akan dilangsungkan 15 Februari 2018.

Ketua KPU Kabupaten Pasuruan, Winaryo Sujoko mengatakan, incumbent yang ingin maju pilkada 2018 harus mengambil cuti saat masa kampanye. Masa kampanye sendiri akan dilangsungkan pada 15 Februari 2018. “Sejak saat itu, kepala daerah incumbent tidak lagi boleh menikmati fasilitas negara untuk berkampanye,” jelas dia.

Selama kampanye itu pula, jabatan kepala daerah akan diisi wakilnya. Namun, bila wakil kepala daerah juga maju dalam pilkada, akan diisi oleh Plt. Kepala daerah baik bupati atau wakilnya kembali bisa duduk di pemerintahan, ketika sudah diumumkan pemenang pilkada, sekitar 4 Juli hingga 6 Juli 2018.

“Jadi, bupati atau wakilnya bisa kembali memimpin, meski mengikuti pilkada. Mereka kembali bisa memimpin, setelah pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kabupaten dilakukan,” bebernya.

(br/one/rf/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia