Jumat, 18 Aug 2017
radarbromo
Politik

Ini Batas Waktu Petahana Lakukan Mutasi

Selasa, 08 Aug 2017 08:05 | editor : Radfan Faisal

(Ilustrasi)

PROBOLINGGO - Kepala daerah yang bakal maju lagi dalam Pilkada 2018, hanya punya waktu sampai 11 Agustus 2017 untuk memutasi pejabat-pejabat di bawahnya. Sebab, kebijakan mutasi terganjal UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pasal 71 ayat 2 dalam UU tersebut mengatakan, gubernur, bupati, wali kota maupun wakilnya masing-masing, dilarang melakukan penggantian pejabat, 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Hal itu ditegaskan Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri. Selain UU, larangan memutasi juga ada dalam PKPU nomor 3/2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. “Dalam pasal 89 ayat 1 sudah dijelaskan, bahwa petahana dilarang melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon,” ujarnya.

Berdasarkan jadwal yang disampaikan KPU RI, penetapan pasangan calon dilakukan pada tanggal 12 Februari 2018. “Jika dihitung mundur, 6 bulan setelah 12 Februari itu perkiraan batas akhir mutasi adalah tanggal 11 Agustus 2017,” ujarnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua PC NU setempat ini mengatakan, hasil mutasi jabatan yang dilakukan setelah tanggal 11 Agustus 2017 tetap sah. “Namun, calon dari petahana akan dibatalkan pencalonannya karena dinilai tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam PKPU nomor 3 ini,” ungkapnya.

Selain itu, petahana menurut Hudri –sapaan akrabnya –, harus mengajukan cuti selama masa kampanye. Selama cuti, posisi kepala daerah akan dipegang Pelaksana Tugas (Plt). “Karena gubernur juga dalam posisi Plt, jelas akan ditunjuk oleh Kemendagri untuk Plt ini,” ungkapnya.

Terkait hal ini, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rachmadeta Antariksa mengaku masih akan mempelajari aturan tersebut. “Saya pelajari detailnya PKPU-nya,” katanya singkat.

Wali Kota Probolinggo Rukmini kemungkinan akan kembali maju dalam Pilkada 2018. Namun, kepastian istri mantan Wali Kota Probolinggo Buchori itu, masih menunggu rekomendasi dari DPP PDIP. “Sampai saat ini masih belum ada rekomendasi dari DPP. Karena saat ini masih di DPD PDIP Jawa Timur,” ujar M. Ruqin, ketua Tim Penjaringan PDIP beberapa waktu lalu.

(br/put/rf/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia