Jumat, 18 Aug 2017
radarbromo
Politik

Soal Usulan Rumah Dinas, Pimpinan Dewan Kota Probolinggo Terbelah

Sabtu, 05 Aug 2017 11:15 | editor : Muhammad Fahmi

MAYANGAN - Pimpinan DPRD Kota Probolinggo tak satu suara soal usulan pengadaan rumah dinas (rumdin) bagi ketua dan wakil ketua. Ketua DPRD Agus Rudiyanto Ghaffur menganggap usulan ini sah-sah saja. Sementara, Wakil Ketua DPRD Muchlas Kurniawan, menganggap usulan ini tidak pas.

Munculnya penolakan Muchlas itu, disampaikan begitu mendengar usulan itu dibacakan pada paripurna dengan agenda penyampaian saran dan pendapat banggar tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2018.

Muchlas mengatakan, usulan ini muncul tanpa ada komunikasi dengan 2 wakil pimpinan yang lain. “Baru tadi saat dibacakan putusan banggar itu, saya baru tahu ada usulan rumah dinas pimpinan DPRD. Kalau pimpinan DPRD itu kan 3 orang. Tapi, kita tidak diajak bicara,” terangnya.

Menurut politisi Partai Golkar ini, usulan ini tidak relevan diajukan. Karena saat ini, DPRD bersama pemkot tengah berusaha mengoptimalkan anggaran untuk belanja modal. “Rumah dinas memang hak bagi pimpinan DPRD sekaligus anggota. Namun, ini juga menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Bisa diberikan, bisa tidak," katanya.

Jika rumah dinas tidak bisa diberikan, maka bisa diganti dengan tunjangan rumah. Besaran tunjangan rumah, tidak sebesar jika menyediakan rumah dinas. “Jika ada rumah dinas, maka harus membangun rumah baru. Berikut dengan anggaran rumah dinas itu juga,” ujarnya.

Melihat masuknya usulan rumah dinas tersebut dalam Banggar, Muchlas akan mengirimkan surat ke eksekutif, dalam hal ini wali kota, untuk membatalkan usulan tersebut.

Sementara itu, Rudi –sapaan akrab Agus Rudyianto Ghaffur menjelaskan, usulan mengenai rumah dinas bagi pimpinan DPRD sudah dikomunikasikan dengan wakil ketua. “Dengan Pak Iwan dan Pak Muchlas sudah. Cuma saat itu, Pak Muchlas tidak fokus pada apa yang saya sampaikan,” ujarnya.

Politisi PDIP ini menjelaskan, dalam PP Nomor 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dijelaskan bahwa rumah dinas merupakan hak bagi pimpinan dan anggota DPRD.

“Hak ini bisa diberikan atau tidak, dengan mengacu pada kemampuan daerah. Jika tidak diberikan, maka sebagai gantinya diberikan tunjangan rumah," ujarnya. Rudi menegaskan, yang disampaikan dalam rapat Banggar, baru bersifat usulan.Jika anggaran tidak tersedia untuk rumah dinas, maka usulan bisa dibatalkan.

Selama ini, pimpinan dan anggota DPRD menerima tunjangan perumahan yang nilainya berkisar antara Rp 6-7 juta.

(br/put/mie/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia