Sabtu, 22 Jul 2017
radarbanyuwangi
Politik & Pemerintahan

Eks Mall Sritanjung Dipasang Spanduk dan Dijaga Satpol PP

Sabtu, 15 Jul 2017 17:05 | editor : Ali Sodiqin

MENCOLOK: Gedung Mall of Sri Tanjung dipasang spanduk pengumuman eksekusi oleh PN Banyuwangi.

MENCOLOK: Gedung Mall of Sri Tanjung dipasang spanduk pengumuman eksekusi oleh PN Banyuwangi. (RENDRA KURNIA/RaBa)

BANYUWANGI – Gedung Mall of Sri Tanjung (MOST) langsung dijaga beberapa petugas Satuan Polisi Pamong Praja setelah proses eksekusi Senin lalu (10/7).
Hasil pantauan Jawa Pos Radar Banyuwangi, gedung MOST itu dipasang dua spanduk besar sejak Rabu (12/7). Spanduk berukuran besar itu menyatakan bahwa gedung tersebut telah dieksekusi dan kembali menjadi aset Pemkab Banyuwangi.
Spanduk besar itu terbentang di sisi depan bagian atas gedung. Latar belakang spanduk dengan panjang sekitar 15 meter itu berwarna putih. Sedangkan tulisan yang ada menggunakan huruf cetak warna hitam.
‘’Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 15 Mei 2017 nomor II/PDT.G/Eks.2017/PN.BYW atas perkara nomor 66/PDT.G/2012/PN.BWI, objek ini telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Senin 10 Juli 2017, dan diserahkan menjadi aset Pemerintah Kabupaten Banyuwangi,’’ demikian bunyi spanduk raksasa itu.  
Tentu saja, spanduk baru tersebut menarik perhatian warga yang melintas. Tidak sedikit warga mengaku baru tahu kalau gedung mall akhirnya kembali diserahkan sebagai aset pemkab. ‘’Mudah-mudahan aset itu nanti memberi manfaat bagi masyarakat,’’ ujar Khoirul, 38, warga Jalan Kampar, Kecamatan Giri yang kebetulan melintas kawasan tersebut kemarin.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkab berencana menjadikan gedung bekas MOST itu sebagai mal pelayanan publik yang terintegrasi dengan perpustakaan. Bupati Abdullah Azwar Anas menyatakan, gedung bekas MOST akan kami manfaatkan untuk pelayanan publik.
Namun Anas belum merinci tindak lanjut yang akan dilakukan MOST pasca eksekusi gedung MOSt oleh PN Banyuwangi. “Selebihnya saya serahkan ke dinas terkait untuk melakukan komunikasi yang baik dan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan,” kata dia.
Dikonfirmasi terpisah, Asisten Administrasi Pembangunan (Aspem) Pemkab Banyuwangi, Choirul Ustadi, mengatakan setelah semua permasalahan tuntas, gedung eks MOST tersebut bakal digunakan untuk ruang pelayanan publik terpadu. “Berbagai bentuk layanan masyarakat, misalnya pengurusan surat keterangan tidak mampu, pengajuan beasiswa, pengurusan izin, dan lain-lain akan dibuka di gedung MOST,” cetusnya.
Dijelaskan, selama ini tidak jarang masyarakat yang mengurus suatu keperluan perlu datang langsung ke kantor beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Contohnya mengurus izin mendirikan bangunan (IMB). Sebelum mengajukan izin ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), warga harus melakukan pengurusan gambar bangunan ke Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang (PU-CKPR). “Jika nanti pusat pelayanan publik di gedung bekas MOST sudah dibuka, masyarakat tidak perlu datang ke beberapa kantor instansi. Cukup melakukan pengurusan di lokasi tersebut,” cetusnya.(sgt/aif)

(bw/sgt/als/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia