Senin, 21 Aug 2017
radarbali
Bali Dwipa

Penyidikan Jalan di Tempat, Pengusaha Property Ancam Lapor ke Propam

2017-05-09 18:50:00

Penyidikan Jalan di Tempat, Pengusaha Property Ancam Lapor ke Propam

KASUS JALAN DITEMPAT: Korban menerangkan kronologis kejadian kepada media di Denpasar Senin (8/5) lalu. (Andre Sulla/Radar Bali)

RadarBali.com – Kabar tak sedap tercium dari Polsek Kuta. Disebut tak profesional, Kapolsek Kuta Kompol I Wayan Sumara dan penyidik dari Reskrim terancam dilaporkan ke Propam Polda Bali oleh pengusaha property bernama Ony Salehoeddien, 38.

Korban sebut, penyidikan Polsek Kuta terkait kasus perampasan sertifikat jalan di tempat selama enam bulan.

Kasus tersebut berawal dari terlapor I Nengah A menawari korban untuk membeli tanahnya seluas 5 are yang ada di Jimbaran dan senilai 1,2 Miliar dengan ketentuan korban harus menebus sertifikat tanah yang sedang digadaikan oleh terlapor di BPR.

Karena setuju, kesepakatan pembayaran itu dilakukan oleh terlapor dan pelapor, dan disaksikan oleh notaris. Dalam kesepakatan tersebut, Ony Salehoeddien selaku pelapor menyanggupi namun pembayarannya dilakukan secara bertahap.

Sebagai jaminannya, ketika sertifikat keluar akan diberikan kembali kepada notaris. “Saya tidak mampu untuk membayar sekaligus, maka dibuatlah kesepakatan jika pembayaran akan dilakukan dalam satu tahun ke depannya dengan cara di cicil. Setelah lunas baru aku ambil sertifikat di notaris. Saat sertifikat diambil malah terlapor merampas. Artinya dia melanggar perjanjian,” bebernya.

Untuk diketahui, kata Ony Salehoeddien kepada Jawa Pos Radar Bali Senin kemarin (8/5), Kapolsek beserta jajaran khususnya di penyidik Reskrim tak lambat menindak lanjuti laporannya dengan nomor STPL/490/IX/2016/Bali/Resta Denpasar/Sektor Kuta pada Rabu tahun lalu (28/9).

Di mana korban yang kesehariannya tinggal di Jalan Patih Jelantik, Lingkungan Abanbase, Kuta, Badung ini melaporkan kasus perampasan terhadap sertifikat tanah dan bukti kwitansi pelunasan sebagai take over kredit yang dilakukan oleh terlapor I Nengah A, 42 di BPR Sripartha, Jalan Semat, Kuta, Badung yang menyebabkan korban mengalami kerugian mencapai Rp 449.615.000.

“Rabu besok (10/5) saya akan ke Polda dan melapor Kapolsek dan penyidiknya,” keluh korban.

Dirinci oleh Oni, sertifikat milik I Nengah A (terlapor). Namun, karena take over kredit, korban sudah melakukan pembayaran dan akan melunasi uang pinjaman si terlapor dalam jangka waktu sesuai kesepakatan satu tahun.

Tapi, buktinya, ketika korban selesai membayar untuk mengeluarkan sertifikat itu, si terlapor ini merampas kembali sertifikat dan bukti pembayaran di teller BPR. Tak terima sertifikat tanah tersebut berpindah tangan, korban akhirnya mencoba merebut.

Namun, terjadi keributan di dalam BPR tersebut, pihak BPR kemudian menghubungi kepolisian dan mengamankan keduanya ke Mapolsek Kuta untuk menyelesaikan persoalan itu.

Di Mapolsek Kuta inilah, kasus tersebut ditangani sejak 29 September 2016. Anehnya, setelah pihak korban dimintai keterangan dan juga sejumlah saksi juga diperiksa, laporan kasus tersebut justru jalan ditempat selama 6 bulan.

Setiap menanyai perkembangan kasus ke Mapolsek, penyidik dan Panitnya justru terkesan cuci tangan. Mereka saling lempar tanggung jawab.  

“Sampai saat ini tidak ada kejelasan, sementara sertifikat tanah dan kwitansi tidak tahu ke mana arahnya. Pun sebaliknya terlapor tidak diketahui statusnya. Langkah yang saya ambil ini agar ke depan korban lain tidak bernasib sama ke saya,” paparnya.

Kapolsek Kuta Kompol I Wayan Sumara saat dikonfirmasi terpisah menyatakan kasus tersebut masih didalami Polsek Kuta. Bahkan lanjut mantan Kapolsek Ubud tersebut,  pihaknya dari jajaran Penyidik memiliki SOP (Standar Operasional Prosaedur) yang tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak mana pun.

Disinggung terkait rencana pelaporan pihak Ony Salehoeddien ke Propam itu, perwira melati satu dipundak ini enggan menggubris. (dre)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia