Senin, 21 Aug 2017
radarbali
Bali Utama

Malas Ngantor, Tapi Biaya Melali Dewan Bali Capai Rp 31 Miliar

2017-05-09 11:50:00

Malas Ngantor, Tapi Biaya Melali Dewan Bali Capai Rp 31 Miliar

Ilustrasi (dok JPNN)

RadarBali.com - DPRD Bali benar-benar terjamin hidupnya. Selain mendapat gaji dan tunjangan besar, fasilitas kesehatan ditanggung, mereka juga mendapat jatah kunjungan kerja (kunker) keluar kota.

Tidak tanggung-tanggung, dana khusus kunker ini tembus Rp 31 miliar lebih. Dengan anggaran sebesar itu, wakil rakyat terhormat itu bisa keluar kota, bahkan bablas keluar negeri.

Pantauan Jawa Pos Radar Bali selama dua bulan terakhir, gedung DPRD Bali yang ada di Renon sering suwung alias kosong. Dewan masuk ketika ada sidang atau rapat paripurna.

Itu pun tak semua 55 anggota dewan sepenuhnya hadir. Sementara pada hari biasa bisa dihitung dengan jari anggota dewan masuk.

Data yang didapat koran ini, angka kunker Rp 31 miliar lebih itu terdiri dari kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Bali sebesar Rp 12,6 miliar dan pengawasan terhadap kerja sama internasional dan undangan bersama mitra kerja eksekutif Rp 6,289 miliar.  

Menanggapi anggaran kunker yang besar, Sekretaris DPRD Bali Wayan Suarjana, mengatakan kunker DPRD Bali sudah diatur dalam jadwal banmus.

“Saya memiliki tugas memfasilitasi dan menuliskan jadwal. Sedangkan yang membuat adalah DPRD Bali,” ujar Suarjana saat ditemui awak media kemarin (8/5).

Menurut Suarjana, besaran dana perjalanan masing-masing anggota DPRD Bali sudah diatur dalam Pergub No 71/2016 tentang Perjalanan Dinas Pemprov Bali.

Besaran uang saku kunker anggota DPRD Bali setara pejabat golongan B atau eselon II. “Kalau uang transport menggunakan sistem real cost, harga kamar hotel dan tiket pesawat sesuai dengan tiket,” imbuh mantan Kepala Dispenda itu.

Pejabat asal Tabanan, itu mengklaim dana pagu dalam APBD tidak selalu habis karena harus disesuaikan dengan anggaran yang dikeluarkan.

Dia mencontohkan tahun 2016 lalu. Saat itu pagu keseluruhan kegiatan anggota dewan tercantum Rp 81 miliar, tapi terdapat dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Rp 15 miliar.

“Sisanya tentu dikembalikan ke kas daerah,” tukasnya. Di sisi lain, informasi yang didapat koran ini dewan saat ini sedang melakukan kunker ke Lombok.

Sebelumnya dewan juga melakukan kunjungan ke Jakarta dan daerah lain. Sementara Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama melalui sambungan ponselnya terkesan angkat tangan.

Politisi PDIP itu tidak menjelaskan secara detail tujuan kunker anggotanya. Anehnya, Adi berdalih belum mengetahui jadwal anggota dewan kunjungan kerja ke NTB.

Adi mengaku tidak ikut ke NTB. Katanya, jadwal kunjungan kerja DPRD Bali sudah dibuat dan dirapatkan di Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Bali yang diketuai oleh Wakil Ketua DPRD Bali  I Gusti Bagus Alit Putra.

Sebagai ketua DPRD Bali hanya menyetujui hasil musyawarah tersebut dan menetapkan secara legal.

“Aspirasi semua dibuat di Banmus, sudah membuat schedule dan membuat surat. Saya hanya mengetahui dan menandatangani saja,” jelasnya.  

“Saya belum bawa schedule nanti biar nggak bertentangan lagi. Atau besok saya akan lihat schedule dahulu, besok (hari ini, Red) akan saya sampaikan,” tukas mantan bupati Tabanan dua periode itu.(san/mus)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia