Senin, 21 Aug 2017
radarbali
Politik
Sidang Praperadilan Janggal di PN Denpasar

Polda Bali Tegaskan SP3 Sah

2017-04-30 19:00:00

Polda Bali Tegaskan SP3 Sah

Suasana Sidang Janggal kemarin di PN Denpasar (I Kadek Surya Kencana/Radar Bali)

RadarBali.com - Kejanggalan menyeruak dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Jumat (28/4) kemarin.

Meski sudah pernah disidangkan dan diputus hingga dua kali, namun PN Denpasar tetap melanjutkan sidang praperadilan terkait penetapan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh kepolisian terhadap tersangka pemalsuan surat, dr. Ardyanto Natanael Tanaya. Dalam sidang, Tim Bidang Hukum Polda Bali menegaskan jika SP3 yang dikeluarkan sudah sah.

Pantau Jawa Pos Radar Bali hal ini diungkapkan dalam sidang yang dipimpin hakim tunggal Sutrisno dengan agenda jawaban dari tergugat, yaitu Polda Bali.

Dalam jawaban yang dibacakan Tim Bidkum Polda Bali, yakni Ida Bagus Jembariawan, I Wayan Kota, I Wayan Sukatra, dan Putu Jarayuja dinyatakan perkara ini sebenarnya sudah pernah diperiksa di Polresta Denpasar dan Polda Bali.

“Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan cukup bukti sehingga dikeluarkan SP3 oleh penyidik,” terangnya.

Selain itu perkara ini juga sudah pernah dilakukan praperadilan sebanyak dua kali dan semuanya menyatakan jika SP3 tersebut sudah sah.

Pasalnya penyidik tidak bisa menemukan unsur pasal 263 KUHP. “Jadi intinya proses SP3 tersebut sudah sah,” tegasnya Wayan Kota.

Sementara itu, pihak penggugat yang diwakli kuasa hukumnya, Agung Mattauch membantah perkara tersebut sudah dipraperadilankan dua kali.

Dia mengatakan proses prapreadilan kali ini berbeda karena diajukan oleh kuasa hukum pembeli tanah, Edy Yusuf.

“Kalau dulu kan yang menggugat penjual tanah. Sekarang yang menggugat pembeli tanah,” tegasnya.

Kasus ini sendiri berawal dari perkara perdata terkait sengketa tanah seluas 76 are di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung pada 1991.

Dalam sidang hingga kasasi di Mahkamah Agung (MA) akhirnya memenangkan dr. Ardyanto sebagai pemilik sah tanah tersebut.

Tak terima, Edy Yusuf lalu melaporkan dr. Ardyanto ke Polresta Denpasar pada 2014 lalu dengan dugaan pemalsuan tanda tangan hingga menjadikan dr Ardyanto sebagai tersangka.

Namun karena kurangnya alat bukti, penyidik mengeluarkan SP3. Nah, SP3 ini digugat oleh Edy Yusuf ke PN Denpasar. Tapi PN Denpasar menguatkan putusan SP3 tersebut.

Lebih lanjut, meski kalah, Edy Yusuf tak patah arang. Dia kembali melaporkan dr. Ardyanto ke Polda Bali 2015 lalu dengan tuduhan yang sama, yaitu pemalsuan tanda tangan.

Kliennya pun kembali dijadikan sebagai tersangka. Namun lagi-lagi karena kurang alat bukti perkara kembali dihentikan melalui SP3 yang dikeluarkan penyidik.

Tahun 2015 ini Edy Yusuf kembali melakukan perlawanan terhadap SP3 tersebut dengan kembali mengajukan parperadilan di PN Denpasar.

Tapi PN Denpasar kembali menguatkan SP3 penyidik dan menyatakan SP3 tersebut sudah sah.

Anehnya, meski sudah dua kali disidangkan dan diputus, perkara ini bisa kembali disidang di PN Denpasar. (ken)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia