Sabtu, 19 Aug 2017
radarbali
Industri

Tarif BBN Merujuk Pada UU 28 Tahun 2009

2017-04-18 13:50:00

Tarif BBN Merujuk Pada UU 28 Tahun 2009

I Made Santha (Zulfika Rahman/Radar Bali)

RadarBali.com – Gejolak para pengusaha transportasi di wilayah Bali yang mengeluhkan tingginya tarif Biaya Balik Nama (BBN) dinilai timpang. Pasalnya, untuk pengenaan tarif BBN ini mengalami perbedaan antara Bali dengan wilayah lainnya.

Pengenaan tarif BBN di Bali saat ini yakni 15 persen, dan hal itu sudah sesuai dengan UU 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bali I Made Santha  pada Senin (17/4) kemarin.

Dia mengakui, seiring berjalannya kesepakatan tersebut, beberapa daerah mengalami penurunan dari segi pajak BBN tersebut.

Sehingga beberapa wilayah menerapkan pajak BBN 10 persen. Namun Bali, tetap menjalankan asas undang-undang yang telah ditentukan.

“Sebagian daerah lain memang mengalami penurunan pendapatan daerah dari BBN ada, makanya kemudian ada daerah yang menerapkan BBN 10 persen. Kalau kami tetap taat pada aturan,” tuturnya.

Fenomena ini pun sebenarnya menjadi kewajiban ketika pendapatan turn pada penghasilan BBN akibat dinilai terlalu tinggi.

Untuk itu, dalam rapat dengan Kemdagri ia mengusulkan agar undang-undang tersebut tidak hanya dijadikan pasal karet seperti saat ini yang terjadi.

“Kalau mau ditetapkan ya tetapkan sekalian berapa pastinya BBN yang dikenakan. Tidak seperti sekarang akibat adanya pasal karet, pengenaan BBN tiap daerah berbeda. Jadi harus sama,” jelas Santha.

Santha pun tidak menampik terkait sikap para pengusaha transportasi yang mengeluhkan pajak BBN ini mengalami perbedaan.

Hal ini diakibatkan lantaran tidak adanya ketegasan dari Undang-undang tersebut.

"Makanya ketika terjadi revisi yang saat ini sudah masuk prolegnas, kami di Bali sudah memberikan masukan agar nantinya tidak ada perbedaan di bidang pajak," pungkasnya.(zul/han)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia