Senin, 21 Aug 2017
radarbali
Bali Utama

Ujian Rampung, ORI Bali Beber Temuan Pelanggaran

2017-04-18 08:00:00

Ujian Rampung, ORI Bali Beber Temuan Pelanggaran

ilustrasi (Adrian Suwanto/Radar Bali)

RadarBali.com – Ujian nasional tingkat SMA/SMK sederajat yang baru saja rampung banyak menorehkan catatan pelanggaran. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Bali, membeber temuan itu kemarin (17/4).

Dari seluruh kabupaten/kota yang diawasi ORI Bali, hampir semuanya ditemukan pelanggaran.

ORI menggolongkan pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran berat. Pelanggaran itu tidak hanya dilakukan siswa atau peserta ujian.

Pelanggaran juga banyak dilakukan guru yang bertugas sebagai pengawas. Dari hasil monitoring ORI Bali, pelanggaran terbanyak pengawas yaitu main handphone (HP) hingga membiarkan siswa diskusi kerja sama.

Di antara sekolah yang ketahuan pengawas membawa HP ke dalam ruangan, adalah SMA PGRI 1 Denpasar, SMA 1 Saraswati Denpasar, SMAN Muhammadiyah 1 Denpasar dan SMAN 2 Negara.

Sementara temuan pelanggaran yang dilakukan siswa berupa membawa ponsel, kerja sama hingga membawa kunci jawaban dari luar. Setiap hari selama unas ORI Bali mengawasi tiga hingga lima sekolah dalam satu daerah.

Yang menarik dari temuan ORI Bali adalah, masuknya Bupati Jembrana I Putu Arta ke dalam ruang ujian. Padahal, berdasar Peraturan Operasional Standar (POS) ujian, yang diperbolehkan masuk ruangan adalah peserta dan pengawas. Kejadian Bupati Arta masuk ke dalam ruangan itu terjadi di SMAN 1 Negara.

“Kami memiliki bukti otentik temuan di lapangan. Bukti foto dan berita acara ada lengkap. Termasuk kepala daerah Jembrana masuk ke dalam ruangan kami ada buktinya semua,” tegas Kepala ORI Bali, Umar Ibnu Alkhatab, ditemui di kantornya di Jalan Diponegoro, Denpasar.

Dijelaskan Umar, ORI mengawasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Nasional Kertas dan Pensil (UNKP) sebanyak 41 sekolah di kabupaten/kota se-Bali.

Sementara Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebanyak 23 sekolah yang diawasi. 23 sekolah itu ada di Kota Denpasar, Badung dan Kabupaten Singaraja.

Umar yang didampingi Asisten Dhufa F. Mubarok, masih terlihat heran dengan banyaknya pelanggaran. Ujian nasional sendiri sudah tidak menjadi penentu kelulusan.

Kendati terjadi penurunan angka pelanggaran dibanding tahun lalu, Umar menyebut pelanggaran yang terjadi akibat adanya pembiaran. Terutama pengawas ujian yang dinilai belum memahami tugasnya.

Penurunan pelanggaran diyakini dampak perubahan dari sistem manual menjadi sistem komputer. Pelanggaran terbanyak masih didominasi ujian manual atau UNKP.

Umar memberi nilai 8,5 untuk unas tahun ini. Sementara unas tahun lalu diberi nilai 6. “Temuan kami sifatnya berulang dari tahun ke tahun. Perbaikan kualitas ujian belum maksimal. Temuan paling banyak yaitu pengawas lalai,” ungkap Mubarok.  

Mubarok menyontohkan temuan di SMAN 4 Singaraja beredar kunci jawaban.

ORI Bali yang mengetahui langsung meminta pihak sekolah memanggil siswa. Tapi, sekolah beralasan siswa sudah kabur.

Keesokan harinya sekolah baru menghubungi dan mengatakan siswa dapat kunci jawaban dari media sosial (medsos) whatsapp (WA). “Sebelum ujian itu ada grup WA  USBN Bali. Siswa mengaku mendapat dari grup itu,” tukas pria berkacamata itu.

Ditambahkan Umar, pelanggaran yang terjadi telah mencederai tujuan ujian nasional, menciptakan generasi yang jujur dan berintegritas. Selain itu, pelanggaran ujian juga telah menciderai aturan dan sistem yang ada.

Namun, lanjut Umar, tidak semua pelanggaran yang ditemukan adalah pelanggaran berat. Pelanggaran lain yang ditemukan seperti tidak tersedia genset, ruangan diisi 20 siswa lebih serta setiap ruangan tidak ada teknisi.

Umar berjanji bakal segera membuat rekomendasi kepada Disdikpora Bali terkait temuan selama ujian. ORI akan melampirkan daftar sekolah mana saja yang melakukan pelanggaran.

“Harapan kami Disdikpora Bali bisa tegas. Dinas bisa menggunakan kewenangannya untuk menidak sekolah yang mencederai ujian nasional,” tukas pria asal Larantuka, NTT itu.

Umar kembali menegaskan, pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran berat. Berdasar aturan POS Unas, semestinya dijatuhkan sanksi kepada para pelanggar.

Seperti siswa yang ketahuan melanggar nilai mata pelajaran bersangkutan dianggap nol dan tidak lulus.Sanksi untuk pengawas di antaranya tidak boleh lagi mengawas.

“Tapi, sekali lagi sanksi bergantung komitmen setiap sekolah dan Disdikpora. Apakah sekolah melihat POS Unas, atau sengaja melakukan pengabaian,” tandas Umar.

Bagaimana jika rekomendasi ORI tidak ditindaklanjuti? “Kami tekankan supaya dtindaklanjuti. Termasuk bupati masuk ruangan juga masuk rekomendasi. Rekomendasi supaya ditindaklanjuti agar ada efek jera,” tandasnya. (san/pit)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia